Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendadak menggelar konferensi pers secara virtual, Senin 1 Februari 2021.
Dalam konferensi persnya, AHY mengungkapkan adanya serangan kepada kepemimpinan partainya.
Salah satunya mengenai adanya upaya ‘kudeta’ terhadap kepemimpinannya di tubuh partai berlambang bintang mercy tersebut.
“Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu, tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY yang didampingi oleh para petinggi Demokrat, termasuk Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
• Siapa Saja yang Disebut AHY Ingin Rebut Paksa Partai Demokrat?
AHY juga Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku jika dari kesaksian yang diterima dari beberapa pihak, upaya tersebut dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang hendak merebut Partai Demokrat.
“Lebih lanjut, gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi,” beber AHY.
Selain didukung oleh pejabat tersebut, menurut informasi yang diterimanya gerakan ‘kudeta’ yang dilakukan secara sistematis itu dilakukan oleh para kader dan mantan kader partai tersebut.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang. Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” terangnya.
Pun begitu, ia mengaku jika pihaknya tidak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan kabar tersebut.
Bahkan, ia menyebut pihaknya langsung mengirim surat ke Presiden Jokowi pada pagi tadi untuk melakukan klarifikasi mengenai kebenaran kabar tersebut.
AHY mengaku merasa penting untuk menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan PD secara inkonstitusional itu.
Salah satunya, sebagai pembelajaran bagi seluruh pihak.
Sebab hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya
“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” tukasnya. (*)