Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM JAKARTA - Isu anggaran Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta kembali mencuat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk menjelaskan nasib anggaran Rp 560 miliar yang telah digelontorkan.
Pasalnya, Pemprov Jakarta kembali menunda gelaran balap mobil listrik bertaraf internasional itu untuk musim 2021 ini.
Desakan tersebut kali ini datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.
Ia meminta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terbuka soal penggunaan APBD untuk ajang Formula E.
"Sebenarnya ini hal sederhana. Sampaikan saja, terbuka berapa APBD yang sudah terpakai dan buat apa saja," ucapnya, Selasa (2/2/2021).
Dengan hanya diam, Gilbert menilai, persoalan ini justru menimbulkan polemik dan isu negatif.
"Ini seharusnya dibuka dengan jelas, jadi publik mengerti dan tidak jadi tuduhan lagi," tuturnya.
Menurutnya, persoalan ini akan terus menjadi bola panas dan tak akan tuntas bila Anies tak memberikan klasifikasinya.
"Selama (Anies Baswedan) tidak mau klarifikasi, maka ini akan jadi masalah sampai kapan pun. Jadi isu negatif selama tidak diklarifikasi," ujarnya.
Terlebih, uang yang digunakan untuk menggelar ajang balap Formula E itu berasal dari APBD.
"Buat saja press conference, lalu buka data. Seharusnya itu uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani lebih dulu mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera memberi klarifikasi soal dana penyelenggaraan Formula E yang tahun ini kembali ditunda.
Pasalnya, banyak pihak mempertanyakan uang commitment fee Rp 560 miliar yang sudah dibayarkan Anies kepada pihak penyelenggara ajang balap mobil listrik itu.
Rinciannya, Rp 360 miliar dibayar untuk Commitment Fee Formula E tahun 2020 yang dibayar pada Desember 2019 dan Rp 200 miliar sisanya untuk Commitment Fee Formula E 2021.