Baca tanpa iklan
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyebutkan bahwa apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Badung akan dibuatkan polanya nanti sesuai dengan Permendagri No. 90 th 2019.
Dengan begitu katanya program Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat nantinya dapat dilanjutkan.
"Intinya nanti akan dibuatkan formulasinya," ujarnya.
Dikatakan untuk lebih jelasnya nanti pembicaraan akan dilanjutkan antara tim teknis Pemkab Badung dengan Tim Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung tanggal 6 April 2021 mendatang.
"Layaknya nanti bentuknya dalam program kegiatan," ujar Mochamad Ardian.
Menurutnya yang paling penting adalah bagaimana Pemkab Badung bisa menjalankan program kegiatan dalam bidang kesehatan seperti yang diharapkan oleh masyarakat Badung.
"Atas permintaan Bapak Wakil Bupati kita akan melakukan mapping agar program kegiatan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS atau memberikan manfaat komplementer sesuai kebutuhan pemerintah daerah agar bisa diakomodir dalam Permendagri 90," pungkasnya. (*).