"Apalagi masyarakat Gianyar selama ini sudah taat prokes. Takutnya, justru PPKM Darurat Covid-19 bertambah karena pikiran masyarakat sakit memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," tandasnya.
Ngakan Putra memahami, saat ini Pemerintah Daerah dalam posisi dilematis.
"Sebab ini kebijakan pusat, para pimpinan di Provinsi dan Kabupaten saat ini memang dilema. Karena PPKM ini kebijakan pusat. Tidak diikuti juga berat bagi mereka khususnya Bupati dan Gubernur karena bisa diberhentikan dari jabatannya," ujarnya.
Ia pun berharap Pemerintah Pusat merespon aspirasi dari arus bawah ini supaya PPKM tidak menjadi apa yang masyarakat umum katakan, yakni 'Pelan Pelan Kita Mati'.
"Mudah-mudahan plesetan PPKM itu tidak menjadi kenyataan, sekali lagi kami katakan, apa yang saya sampaikan adalah untuk kebaikan masyarakat," tandasnya. (*)