Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Sejumlah warga di Desa Ban, Kecamatan Kubu, mengeluhkan proyek pembangunan ruas jalan Panek - Manik Aji, Desa Ban.
Pasalnya, kualitas proyek pembangunan lanjutan tak sesuai harapan masyarakat.
Pengerjaan dianggap asal - asalan. Aspal jalan sangat tipis.
Perbekel Desa Ban, Gede Tamu Sugiantara, mengaku, warga kecewa dengan pengerjaan ruas jalan Panek - Manik Aji. Ketebalan aspalnya tipis.
Baca juga: Kunjungan Wisatawan ke Pantai Pasir Putih Karangasem Masih Minim Jelang Tahun Baru
Saat melakukan pengecekan, aspal mengelupas saat ditusuk bambu.
"Saya kecewa dengan proyek ruas jalan Panek - Manik Aji," ungkap Tamu, Senin (27/12/2021).
Sesuai perencanaan ketebalan aspal diperkirakan sekitar 4 centimeter. Tetapi realita di lapangan tak sampai 4 centimeter.
Dasar tanah kelihatan saat aspal ditusuk kayu sedikit. Bentuk jalanan juga bergelombang.
Kemungkinan rekanan mengerjakan tak sesuai rencana yang ditentukan.
Proyek yang menggunakan APBD sekitar Rp 932 juta terkesan dilakukan buru - buru.
Pihaknya minta rekanan bertanggung jawab atas kualitas proyek yang kurang bagus. Mengingat jalan panjangnya sekitar 1 kilometer difungsikan masyarakat banyak, dan untuk menopang aktivitas warga.
"Tadi saya sempat mengecek dan masih pengerjaan. Rencana besok akan kembali di cek untuk memastikannya. Apakah sudah diperbaiki atau belum," imbuh Gede Tamu Sugiantara.
Pengerjaan juga sempat molor beberapa hari dari waktu yang ditentukan.
Pria asal Desa Ban ini menduga rendahnya kualitas proyek ruas jalan Panek - Manik Aji dikarenakan pihak rekanan mengerjakan terburu - buru. Mengingat pengerjaan telah melebihi waktu ditentukan.
Baca juga: Ditinggal Kerja ke Kebun, Rumah Wayan Sarni Ludes Terbakar di Desa Sibetan Karangasem
"Mungkin rekanan terburu - buru karena waktu pengerjaannya sudah habis," prediksi Sugiantara.
Untuk diketahui, proyek ruas jalan Panek - Manik Aji menggunakan anggaran sekitar Rp 932 juta. Panjangnya diperkirakan sekitar 1 kilometer.
Pengerjaan dimulai dari 20 Agustus hingga 120 hari kalender. Pihaknya juga meminta DPRD turun untuk melaksanakan pengawasan.(*)
Artikel lainnya di Berita Karangasem