Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Banyak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali bermasalah seiring krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang melanda.
Satu per satu kebobrokan LPD terungkap. Sejumlah pengurus LPD terjerat kasus korupsi.
Pemkab Badung melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) kembali menggencarkan pengawasan dan pembinaan LPD.
Disbud berupaya melakukan mediasi untuk mencari solusi atas masalah hukum yang tengah dihadapi.
"Kami sudah melakukan mediasi, tapi memang permasalahan yang terjadi agak rumit.
Karena sudah ditangani pihak berwajib, kami tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyelesaikan," ujar Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gde Eka Sudarwitha, Selasa 14 Juni 2022.
Sudarwitha mengatakan, pengawasan dan pembinaan yang dimaksud untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dan tekanan terhadap LPD.
"Pembinaan dan pengawasan yang kami lakukan bersifat arahan dan imbauan. Sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Perda LPD," ucapnya.
Mantan Camat Petang ini mengatakan, keberadaan LPD di Bali khususnya Badung telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
Kalau LPD bermasalah, maka sanksi yang dikenakan juga telah tertuang dalam Perda tersebut.
Dalam Perda tertuang setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.
Apabila prajuru (pengurus) LPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
"Jadi dalam Perda LPD sudah jelas hak dan kewajiban pengurus LPD, apabila melanggar ada sanksinya.
Namun jika sudah masuk ke ranah pidana, tentu akan diberikan saksi berat sesuai perbuatan dan hukum yang berlaku" tegasnya.
Disbud Badung akan menggelar training of trainer (ToT) untuk manajemen LPD, khususnya badan pengawas kepada 119 LPD dari 122 desa adat yang ada di Badung.
Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyimpangan. Ia meminta jika ada permasalahan, harus dibahas sejak dini dan dibeberkan secara transparan.
"Kami akan melakukan pembinaan yang lebih detail dengan melakukan ToT kepada badan pengawas.
Kami juga akan mengusulkan kepada bapak Gubernur Bali agar Bendesa Adat tidak lagi sebagai badan pengawas," ungkapnya.
Ia menegaskan, LPD harus dapat dikelola dengan baik, meski situasi tertekan akibat pandemi Covid-19.
Namun satu per satu LPD di Kabupaten Badung bermasalah dan berujung kasus korupsi yang berujung membuat sejumlah pengurus LPD ditetapkan sebagai tersangka.
Kejadian ini mencoreng citra LPD di Badung terlebih uang warga yang digelapkan jumlahnya tidak sedikit.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menilai, lemahnya LPD di Badung karena kurangnya pengawasan. Ia menuntut semua LPD transparan dalam pengelolaan anggaran.
"Sekarang zamannya transparansi, jadi kita niat tidak untuk membangun lembaga keuangan yang sehat.
Maka dari itu untuk membuat sehat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus ada pengawasan," tegas Parwata
Selain pengawasan, pihaknya juga meminta semua LPD diaudit.
Dengan demikian, transparasi akan tercipta dan kebobrokan pengelolaan pengurus LPD dapat ditekan. (*)