Baca tanpa iklan
ILO, lembaga PBB khusus masalah ketenagakerjaan di dunia, akan mendukung pemerintah dalam pengembangan program yang menyediakan pekerja industri maritim dengan perlindungan tenaga kerja serta keterampilan yang diperlukan di sektor maritim seperti pembuatan kapal, logistik internasional dan pelayaran.
UNDP, badan pembangunan global PBB, siap membantu dengan memastikan kebutuhan investasi untuk Agenda Biru tersedia dengan cara mendukung pemerintah dalam pembangunan Strategi Pembiayaan Biru serta pasoka Obligasi Biru (Blue Bond)/ Sukuk untuk mendanai inisiatif berkaitan dengan kelautan.
UNEP, lembaga utama PBB di bidang lingkungan hidup, akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Rencana Induk Ekonomi Biru (Master Plan for the Blue Economy), dan juga akan mendukung upaya penanggulangan pencemaran laut, dengan fokus pada sumber daya alam berbasis darat dan lautan, pemantauan dan kondisis yang memungkinan untuk seluruh kehidupan.
Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO, lembaga PBB yang bergerak dalam bidang permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, akan mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah, pengambilan data dan pengembangan kapasitas untuk membantu para ahli untuk memahami risiko dan potensi laut. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan tsunami di tingkat masyarakat, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
UN Women, lembaga PBB yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender, akan bermitra dengan perusahaan yang bekerja dengan perempuan di wilayah pesisir untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi serta mendukung pengembangan keterampilan melalui penerapan Prinsip Pemberdayaan Perempuan.
UNIDO, lembaga PBB yang fokus pada peningkatan proses industrialisasi, akan mendukung ribuan perusahaan kecil dan menengah di bidang perikanan dan kelautan untuk memenuhi persyaratan kualitas dan standar internasional, termasuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan akses perusahaan lokal ke pasar global dan meningkatkan pendapatan.
UNOPS, lembaga PBB yang fokus di bidang infrastruktur dan pengadaan, bekerja untuk memerangi polusi plastik melalui mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang mengurangi produksi dan konsumsi plastik, meningkat tingkat daur ulang, serta meminimalkan kebocoran sampah dari tempat pembuangan akhir.
Dengan mitra kerjasama telah ditandatangani, para pihak bersangkutan akan bergerak cepat ke tahap implementasi, ujar Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women untuk Indonesia, dalam sambutan penutup acara yang disampaikan atas nama tim PBB di Indonesia.
“Bentuk kerjasama ini sepenuhnya ‘dibuat di Indonesia’ oleh para aktor yang sangat aktif di bidang masing-masing dalam pembangunan laut yang berkelanjutan. Hal ini memastikan ide-ide yang telah didiskusikan bisa menjadi aksi yang nyata secepatnya,” katanya.
Kemitraan ini terbentuk atas dasar permasalahan sampah laut, ilegal fishing dan lain sebagainya.
“Sebenarnya karena masalah ocean ini kan masalah global dan kita banyak menghadapi berbagai permasalahan. Dari sampah plastik, ilegal fishing, dan kalau kita tidak melakukan sesuatu segera nanti masa depan anak cucu kita dari laut ini bisa tergerus,” ungkap Jodi Mahardi.