Berita Karangasem

Satpol PP Karangasem Beri SP 1 ke Usaha Galian di Lokasari, Puluhan Truk Menambang Setiap Hari

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi - Satpol PP Karangasem Beri SP 1 ke Usaha Galian di Lokasari, Puluhan Truk Menambang Setiap Hari

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Satuan Polisi Pamong  Praja (Pol PP) Karangasem memberi surat peringatan satu (SP) ke pengusaha tambang di Desa Lokasari, Kecamatan  Sidemen, Karangasem, Bali.

Bersangkutan diberikan SP 1 karena telah menyalahi aturan.

Kabid Penegakan Undang - Undang Daerah, Satpol PP Karangasem, Made Aditya Sugiarta, mengungkapkan usaha tambang yang mengeruk tanah di bebukitan Lokasari sudah mnyalahi aturan.

Tak sesuai dengan tata ruang Karangasem yang telah ditetapkan.

 

Baca juga: Rumah Rauh di Karangasem, Bali Rusak Tertimpa Pohon Kelapa


"Usaha tambang di Lokasari diberikan SP. Penambangan ini sudah bertolak belakang dengan keputusan forum penataan ruang Kab. Karangasem. Penambangan ini di perbukitan,"kata Made Aditya Sugiarta, Rabu (23/11/2022) kemarin


Petugas akan terus melakukan pengawasan terhadap usaha tambang di Lokasari. Seandainya bersangkutan kembali beroperasi, petugas kembali akan memberikan SP 2 sesuai SOP berlaku.

Jika seandainya tetap bersikukuh, petugas akan menutup usaha tambang tersebut.


"Usaha ini belum memiliki izin apapun. Pengusaha hanya miliki izin nomor induk berusaha (NIB). Sedangkan izin operasional, menggali tambang, dan lainnya belum ada. Makanya kita sudah minta pengusaha tak beroperasi," tambahnya.

Baca juga: Bule Amerika Jatuh ke Jurang Sedalam 25 Meter saat Mendaki Gunung Agung di Karangasem, Bali


Truk yang mengambil tanah di lokasi cukup banyak, hampir mencapai puluhan unit per hari.

Dibawa ke mana tanah tersebut, Aditya belum memastikan.

"Kita sudah lakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan. Truk yang ambil pasir bisa capai puluhan unit," terangnya.


Selain di Lokasari, usaha galian tidak berizin di Karangasem tersebar di beberapa  Kecamatan.

Di antaranya Kecamatan Selat, Kubu, Rendang, dan Bebandem.

Baca juga: Dua Titik Ruas Jalan di Amerta Buana Karangasem Rusak, Satu Putus Total

Dari sekitar 90 galian, yang mengantongi izin atau membayar pajak ke pemerintah daerah sebanyak 48, sisanya tak bayar.


Sebelumnya, KPK meminta usaha galian illegal yang masih beroperasi agar segera ditutup.

Jika ini tetap dibiarkan, tak menutup kemungkinan alam Karangasem akan rusak.

KPM berharap instansi berwenang untuk segera menindak usaha galian yang tidak memiliki izin.
 
 
 
 

Berita lainnya di Berita Karangasem

Berita Terkini