TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Provinsi Bali, mendorong pemerintah di tingkat kota dan kabupaten, untuk mendukung suksesi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dukungan itu dapat diwujudkan dengan cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang lebih dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Persentase akuisisi menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah daerah, dalam memacu implementasi program BPjamsostek.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan pemerintah pusat memiliki kegiatan yang khusus mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bersama BPJS Ketenagakerjaan itu diberi tajuk Paritrana Award.

Baca juga: Paritrana Award Jadi Saksi Komitmen Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Pemda

Baca juga: Paritrana Award Jadi Saksi Komitmen Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Pemda

"Kalau di Bali saya yakin pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi.

Tetapi akan terus kita dorong. Caranya mendorong, salah satunya melalui Paritrana Award ini," katanya dalam siaran pers, 15 Februari 2023. 

Dewa Indra meminta walikota dan bupati se-Bali, untuk memacu capaian akuisisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi jangan bertumbuhnya sekarang segitu, tahun depan ketemu, segitu lagi. Saya kan catat itu, kabupaten A cakupannya sekian, kebijakan yang ada pada tahun ini baru segini, tahun depan kita bertemu lagi. Cakupannya naik atau tidak," ungkapnya.

"Cakupan ini terhadap tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal.

Kebijakannya apa, terus dukungan anggarannya bagaimana. Kita berharap tahun depan ketemu lagi dengan angka-angka yang lebih baik," lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Bali disebut memiliki komitmen yang tinggi, dalam meningkatkan coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Komitmen itu diharapkan linier dengan semangat pemerintah kabupaten/kota.

"Kami akan terus mengajak bupati dan walikota dalam bentuk imbauan, ajakan, bahkan regulasi, serta dorongan untuk masing-masing bupati dan walikota meningkatkan itu.

Makanya kami yang menilai (Paritrana Award) kan dari provinsi.