Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono tidak ingin menggunakan langkah serangan operasi militer untuk melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang kini masih menyandera pilot Maskapai Susi Air.
Hal ini ditegaskan Panglima TNI dalam sesi doorstop dengan awak media usai kegiatan senam bersama di Lapangan Praja Raksaka Asrama Kodam IX/Udayana, Kepaon, Denpasar, Bali, pada Rabu 22 Februari 2023
“Ya ini kami masih terus laksanakan bersama TNI Polri bahwasanya ini adalah proses penegakkan hukum, tidak bisa kita langsung laksanakan operasi militer. Tentunya kami tetap mengedepankan penegakkan hukum karena ini orang asing yang disandera KKB, tentunya kami tetap upayakan dengan cara-cara persuasive,” tegas dia.
Yang menjadi pertimbangan TNI tidak melakukan operasi militer adalah adanya masyarakat sipil yang bisa terdampak jika TNI melakukan serangan sehingga upaya persuasive dikedepankan.
Oleh karena itu, saat ini, TNI berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah beserta tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk meelakukan negosiasi.
“Kami tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara militer yang langsung diserang. Karena ini dalam situasi damai dan juga Papua ini ada masyarakatnya di situ. Ini kan sudah kami laksanakan dengan negosiasi kami utamakan oleh pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini terdampak sehingga harus dengan cara-caranya persuasif,” jelasnya.
“Sudah kan dari PJ Bupati Nduga bersama dengan tokoh agama tokoh masyarakat diminta untuk mereka dulu yang maju untuk melaksanakan negosiasi,” sambung Panglima TNI.
TNI pun tidak menebalkan jumlah pasukan, hanya sesuai prajurit yang BKO di wilayah tersebut untuk membantu mengamankan masyarakat yang terdampak dan mendapat ancaman dan sebagainya.
Baca juga: Panglima TNI Belum Bisa Pastikan Pilot Susi Air Disandera KKB atau Tidak: Tapi Sudah Terdeteksi
“Itu kemarin sudah pergantian pasukan yang ada di sana, tidak menambah pasukan. Pasukan yang ditugaskan di sana yang BKO pada polri dan juga ada pasukan pasukan organik yang sudah stand by di sana. Dan kami mengamankan masyarakat-masyarakat yang terdampak yang kemarin mendapat ancaman dan sebagainya. Ini yang kami amankan di situ, juga sarana prasarana fasilitas yang ada di sana yang kemarin sempat dibakar kita amankan TNI polri,” jabarnya
Laksamana TNI Yudo Margono juga berpesan agar masalah di Papua ini tidak dibesar-besarkan, ia meyakini masyarakat Papua pada umumnya ingin hidup damai.
Sedangakan ulah KKB tersebut bak aksi premanisme yang menjadi tanggung jawab aparat untuk menyelesaikan melalui penegakan hukum.
“Jadi gini, jadi masalah Papua ini tidak usah dibesar-besarkan. Nanti kalau dibesar-besarkan dia semakin senang. Ini adalah kelompok kelompok kriminal. Masyarakat Papua saya yakin mayoritas semuanya pengen kedamaian pengen hidup yang layak, pengen membesarkan putra-putrinya untuk masa depannya mereka,” tuturnya.
“Jadi ini sebagian kecil jangan dianggap ini kelompok besar. Itu terlalu dibesar-besarkan kadang-kadang. Jadi kelompok kecil. Jadi kalau di Indonesia di Jawa atau di luar daerah ini kayak premanisme. Hanya menekan masyarakat meminta uang, nanti setelah itu kembali lagi. Nanti kalau pas duit kehabisan naik lagi, menganggu lagi, bakar-bakar lagi, makan korban lagi. Begitu terus dari dulu. Menurutnya saya, jangan dibesar-besarkan,” pungkasnya. (*)