TRIBUN-BALI.COM – KKB di Papua Semakin Meresahkan, Masyarakat Intan Jaya Geram Sering Diancam dan Dijadikan Tameng

Pasca-kontak tembak yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga Papua dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyisakan trauma dan keresahan masyarakat setempat.

Situasi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sempat tidak terkontrol dan tidak kondusif.

Namun kini mulai Senin 24 April 2023, perkembangan situasi akibat gangguan gerombolan KKB terhadap masyarakat dan TNI-Polri sudah nampak mulai kondusif.

Dilansir dari TribunPapua, Kolonel Kav Herman Taryaman, Kapendam XVII/Cenderawasih menjelaskan kronologi kontak tembak yang sebelumnya terjadi.

Ia mengatakan, sebelumnya pada, Minggu 23 April 2023 KKB mengggunakan dua senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305/TKR di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage.

"Jadi terjadilah kontak tembak namun namun gerombolan KST atau KKB ini melarikan diri," kata Kolonel Herman kepada Tribun-Papua.com, Selasa (25/4/2023).

Akibat gangguan tersebut, ia melanjutkan, membuat resah masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage, dan Kampung Mamba Bawah.

Baca juga: Pasca-Kontak Tembak, KKB Papua Pamer Senjata Rampasan hingga Mencari Dukungan Negara Anggota PBB

Atas keresahan itu juga memicu keributan antara gerombolan KKB dengan masyarakat di kampung.

Bahkan warga sempat mengusir kelompok ini keluar dari kampung.

"Masyarakat mengusir dan berusaha melawan gerombolan KST atau KKB yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam masyarakat," kata Herman.

Dikatakan, saat terjadi serangan aparat keamanan langsung melakukan siaga mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST atau KKB.

"Di sana warga Kampung Bilogai berkumpul membawa busur dan panah berupaya mengusir gerombolan KST atau KKB dari kampung mereka," ungkapnya.

Kolonel Herman menambahkan, hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Intan Jaya di mana mereka sepakat untuk melawan gerombolan KST atau KKB karena meresahkan dan membuat situasi tidak aman.

KKB Papua Pamer Senjata Rampasan

Pasca kontak tembak dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memamerkan senjata dan amunisi hasil rampasan.

Tak hanya pamer senjata rampasan, namun pasukan KKB ini juga mulai mencari dukungan dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Termasuk di antaranya adalah Australia dan Selandia Baru.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga Papua berhasil mengambil senjata milik prajurit TNI setelah kontak tembak terjadi.

Seperti yang diketahui bersama, kontak tembak KKB dengan TNI yang menewaskan beberapa prajutrit TNI ini terjadi di Distrik Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023.

Baca juga: FAKTA Gugurnya Pratu F, Kapuspen TNI Ungkap Penyebab, Bukan Ditembak tapi Jatuh ke Jurang 140 Meter

Pasukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya menyerang Pos Militer dan berhasil tembak mati sembilan prajurit TNI.

Jeffrey Bomanak, Ketua Umum TPNPB-OPM mengatakan, tak hanya menewaskan sembilan orang, pasukan KKB Papua juga menahan sembilan prajurit TNI.

Dari sembilan prajurit yang ditahan, senjata yang dibawa juga turut dirampas dan diamankan.

"Militer (TPNPB) berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh, 3 m16 A1 yang dimilik TNI," kata Jeffrey Bomanak, dilansir dari Rimbah Hutan 61.

Dilansir dari Pos-Kupang, Jeffrey Bomanak mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan bahwa pada saat Prajurit TNI di Distrik Paru, Sabtu 15 April 2023, diserang pasukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

"Militer (TPNPB) berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh, 3 m16 A1 yang dimilik TNI," kata Jeffrey Bomanak.

Senjata-senjata hasil rampasan tersebut dipamerkan melalui akun Rimbah Hutan 61.

Hal senada disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.

"Pasukan TPNPB dibawah pimpinan Perek Jelas Kogeya, berhasil tembak mati 9 anggota TNI dan juga rampas 9 pucuk senjata api," kata Sebby Sambom.

"Panglima Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakkma, Egianus Kogeya dan pasukannya bertanggungjawab atas serangan ini, dan perang terus berlanjut," tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa TPNPB-OPM sudah ajukan negosiasi damai dengan Pemerintah Selandia Baru dan juga Pemerintah Indonesia namun sudah dua bulan belum dijawab.

Baca juga: Pratu F Menjadi Korban Kelima Serangan Anarkis KKB Papua, Panglima TNI Umumkan Tuk Siaga Tempur

"Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisinya tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan. Namun militer dan polisi Indonesia sudah melakukan Operasi Militer yang massif di Ndugama dan telah membunuh ibu hamil dan juga dua anggota TPNPB pada tanggal 23 Maret 2023," katanya.

Menurut Sebby Sambom, pasukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya mulai melakukan pembalasannya.

"Oleh karena itu, PBB dan Pemerintah Selandia Baru mempunyai kewajiban untuk desak Pemerintah Indonesia untuk hentikan Operasi Militer. Pemerintah Indonesia bersedia bernegosiasi dengan pimpinan TPNPB di bawah mediasi pihak ketiga yang netral, yaitu PBB," tandas Sebby Sambom.

KKB Papua Minta Bantuan Senjata

Meski telah memiliki senjata, termasuk hasil rampasan dari prajurit TNI, persenjataan TPNPB-OPM belum memadai untuk menghadapi TNI Polri yang melaksanakan Operasi Militer.

KKB Papua terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Australia dan Selandia Baru.

Ketua Dewan Diplomati TPNPB-OPM Akouboo Amatus Douw telah menyurati Pemerintah Australia dan Pemerintah Selandia Baru untuk meminta bantuan peralatan perang.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyampaikan hal ini, Sabtu 22 April 2023. Keterangan tertulis Sebby Sambom diunggah akun Rimbah Hutan 61.

Sebby Sambom menjelaskan, Akouboo Amatus Douw mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia.

“Negara-Negara anggota PBB, terutama Australia, New Zealand (Selandia Baru), Amerika Serikat, Uni Eropa serta Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Karena Indonesia sudah deklarasikan perang lawan orang asli Papua, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang," kata Sebby Sambom.

"Dan itu sesuai mekanisme hukum perang internasional, yang dijamin hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Supaya nanti kami lihat siapa yang jago dan akan jadi pemenang dalam perang di Papua,” tambahnya.

Menurut Sebby Sambom, TPNPB-OPM meminta Perdana Menteri Australia Mr Anthony Albanese untuk membahas perang yang sedang berlangsung di Papua Barat yang mana eskalasi meningkat.

PM Australia Anthony Albanese juga harus membahas bersama dengan Perdana Menteri Selandia Baru selama pertemuan bilateral mereka di Australia akhir pekan mendatang.

“Serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di Distrik Ndugama dalam upaya mereka yang gagal untuk membebaskan sandera asal Selandia Baru Mr Phillip Mehrtens, dua warga sipil ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia termasuk seorang wanita hamil,” beber Sebby Sambom.

Dalam peristiwa itu, lanjut Sebby Sambom, TPNPB-OPM berhasil membunuh tentara Indonesia, menyita 3 senjata mesin, 9 senapan sniper dan lebih dari 3.000 butir amunisi.

Mayat tentara Indonesia sedang membusuk dengan cepat di wilayah Pertahanan Pasukan TPNPB Ndugama Derakma. TPNPB akan mengizinkan TNI mengambil jenazah kerabatnya.

Sebby Sambom mengatakan, Gerakan Papua Merdeka menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung ini.

Dia juga berharap kondisi yang terjadi di Papua disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk rujukan ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional sebagaimana disyaratkan dalam Piagam PBB.

Sebby Sambom mengklaim, Papua Barat diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Resolusi PBB 2504 (XXIV) hanya mencatat laporan setelah Act of Free Choice palsu pada tahun 1969 dimana militer Indonesia memilih 1026 laki-laki Papua dari hampir 1 juta orang – hanya 0,1 persen – dari orang-orang yang dipaksa dibawa todongan senjata untuk memilih Indonesia.

“Belum pernah ada resolusi PBB yang mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua. Klaim Indonesia atas Wilayah kita harus dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk pendapat hukum sebagaimana diarahkan oleh Pasal 37 Piagam PBB,” papar Sebby Sambom.

“TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami, mengirim tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi. Karena Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang kemudian mengirim personel besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan perang militer ke Ndugama."

"Oleh karena itu kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang memang memberikan bantuan militer ke Ukraina, sekarang saatnya memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat,” tambah Sebby Sambom.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Masyarakat Intan Jaya Geram Sering Dijadikan Tameng oleh KKB, Ini Responnya!,