Baca tanpa iklan
TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, atau biasa disebut Cok Ace kembali angkat bicara mengenai pembatasan kuota warga negara asing (WNA) masuk ke Bali disela mendampingi kunker Menparekraf Sandiaga Uno ke desa wisata Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.
"Kalau kita mengingat kembali istilah kuota yang diucapkan Pak Gubernur pada saat beliau paparan 100 tahun Bali kedepan itu terkait dengan pernyataan kekhawatiran Ibu Mega terkait banyaknya wisatawan yang di Bali yang kurang tertib," ucap Cok Ace, Selasa 16 Mei 2023.
Atas maraknya kejadian tersebut (banyak wisman tidak tertib aturan) Bapak Gubernur memandang perlu untuk mengevaluasi lagi, jadi pembatasan dalam hal ini menurut Cok Ace adalah mengevaluasi.
Kita mempunyai segmen market yang bermacam-macam, di akomodasi penginapan saja dari mulai Rp 100 ribu hingga yang ratusan juta pun ada.
"Jadi nanti akan kita lihat pasar yang mana akan kita cari. Jadi nanti ini yang akan di kuota nanti. Yang kira-kira wisatawan tidak memberikan manfaat apa-apa kepada Bali dan Indonesia akan kita putuskan dan atau bahkan akan kita batasi," imbuh Cok Ace.
Menambahkan pernyataan Wagub Bali, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Cok Ace adalah sebagai klarifikasi kepada seluruh masyarakat pariwisata bukan hanya di Nusantara tapi di seluruh belahan Dunia bahwa Bali akan mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan berkelanjutan.
Oleh karena itu wisatawan yang datang ke Bali akan kami bekali dengan pengetahuan does and don't dan mereka harus patuh terhadap hukum yang berlaku serta kearifan lokal dan adat istiadat budaya yang menjadi kekuatan pariwisata Bali.
"Jadi kita menginginkan bahwa kita menggelar karpet merah bagi wisatawan yang datang ke Bali. Dan kami terus melakukan sales mission, dimana hari ini Bu Made (Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf) ada di Cina untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Bali dan Indonesia," ungkap Sandiaga Uno.
Baca juga: Hasil Survei Elektabilitasnya Tertinggi Sebagai Cawapres 2024, Sandiaga: Buat Saya Itu Potret
Tapi tentunya kita harapkan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan, untuk evaluasi Visa on Arrival (VoA) saat ini sedang dikaji di lintas Kementerian/Lembaga.
Dan hari ini ada Rakor (Rapat Koordinasi) di tingkat Kemenko Marves dan kami (Kemenparekraf) diminta memberikan masukan (evaluasi VoA) untuk menjadi pembahasan.
"Apapun nanti hasil pembahasannya itu akan kita diskusikan dengan Pemprov Bali dan stakeholder terkait untuk disosialisasikan kepada stakeholder terkait. Jadi tidak ada kebijakan nantinya yang tiba-tiba tapi semuanya melalui kajian yang komprehensif, yang mendalam ujungnya mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Bali dan kelestarian lingkungan pariwisata Bali di tahun-tahun yang akan datang," papar Sandiaga Uno.
Sebelumnya pekan lalu, Wakil Gubernur Bali yang juga selaku Ketua BPD PHRI Bali, Prof Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menegaskan tak ada pembatasan kuota warga negara asing (WNA) masuk ke Bali.
“Tidak ada (kuota masuk ke Bali). Kita bicara kuota atau current capacity, kami Bali belum punya current capacity. Cuma yang jelas banyak terjadi wisatawan-wisatawan kita dalam tanda kutip melanggar ketertiban, norma-norma yang kita batasi. Bukan kuota berapa orang boleh masuk,” jelasnya, Selasa 9 Mei 2023.
Untuk itu saat ini Pemerintah Provinsi Bali bersama stakeholder terkait sedang membersihkan para wisatawan yang melakukan pelanggaran.
Tentu, kata Cok Ace, terdapat pertimbangan-pertimbangan atau hukuman terkait apa yang sudah WNA nakal tersebut lakukan di Bali. Hingga saat ini sudah 104 WNA nakal yang dideportasi.
Angka ini, kata Cok Ace, cukup besar dan pihaknya akan terus sosialisasikan bahwa Pemprov Bali, baik pada Kabupaten/Kota bergerak tegas.
“Kita sebenarnya tidak ingin mendiskriminasi suatu negara manapun, tapi kita melihat bahwa dari segi jumlah wisatawan yang stay di Bali sekarang Rusia cukup tinggi, puluhan ribu tinggal di Bali dan menimbulkan potensi bahwa merekalah yang melanggar peraturan disamping juga mereka cenderung tinggal berkumpul bersama dengan teman-temannya. Manusiawi sekali ketika mereka berkumpul dan merasa lebih kuat. Mereka merasa solid,” imbuhnya.
Cok Ace juga menegaskan berkali-kali bahwa tidak ada pembatasan WNA masuk Bali.
Yang dibatasi dan dilarang masuk ke Bali adalah wisatawan yang merusak adat budaya, tidak patuh dan menurunkan citra Bali sebagai destinasi wisata yang bagus.
Saat ini Gubernur dan pelaku pariwisata sudah mempertimbangkan apakah perlu beberapa negara-negara yang perlu dipertimbangkan atau diperketat visa on arrival (VOA)-nya.
“Jadi secara general kita lihat. Dari segi ketertiban, penyalahgunaan administrasi, juga pidana. Dan negara-negara mana yang cenderung untuk dilakukan tindakan ini. Dan ini yang kita lihat secara umum. VoA sudah 100 lebih negara karena dinamis terus ditambah. Kalau sebelum Covid-19, jumlahnya 180 lebih,” ujarnya.
Sementara terkait rencana menampilkan data WNA yang sudah dideportasi di Bali di tempat yang strategis nantinya bukan memunculkan wajah WNA tersebut.
Nantinya ia akan memutuskan bagaimana caranya untuk memberitahu wisman yang ke Bali bahwa selama ini Pemerintah telah melakukan deportasi pada WNA yang nakal.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun mengatakan, jumlah WNA masuk Bali dari Januari sampai April 1.484 juta orang.
“Iya kita memang menginginkan supaya sesuai target Gubernur 4,5 juta tahun ini sehingga kami harus memenuhi target itu. Astungkara kami optimistis karena memang Januari-April saja hampir 1,5 juta ya kan. Harapannya tentu kita semua sama-sama bagaimana menjaga Bali agar aman dan nyaman dikunjungi wisman masyarakat komponen pariwisata, pemerintah juga saling membantu,” kata Cok Pemayun.
(*)