TRIBUN-BALI.COM – Kapolda Papua Tawarkan Uang Tebusan pada KKB Agar Bebaskan Pilot Susi Air, Ini Kata Pengamat Militer

Ancaman terbaru yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mengenai pemberian tenggat waktu negosiasi telah ditanggapi oleh Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri.

Dalam ancamannya, KKB pimpinan Egianus Kogoya memberikan batas waktu hingga besok Sabtu 1 Juli 2023 untuk negosiasi mengenai misi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, Egianus Kogoya cs tak segan-segan untuk melukai sang Kapten.

Kapolda Papua berharap hal itu tidak akan dilakukan karena masih mengganggap Egianus Kogoya dan kelompoknya adalah orang-orang beragama.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih terus dilakukan.

Negosiasi yang dilakukan adalah dengan memberikan tawaran-tawaran kepada Egianus Kogoya.

Salah satu yang ditawarkan kepada Egianus Kogoya cs adalah sejumlah uang.

Terkait hal itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memberikan penilaiannya.

Dilansir dari Tribunnews, Khairul Fahmi mengungkapkan akan adanya tuntutan baru jika ada pemberian uang tebusan kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya terkait pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens.

Khairul Fahmi menilai tuntutan baru ini akan terealisasi dalam rangka untuk mengetes keseriusan pemerintah dalam membebaskan Mehrtens.

"Saya kira, setelah ini kelompok bersenjata masih akan meresponnya dengan memperbarui tuntutan disertai peningkatan tekanan dan desakan kepada pemerintah Indonesia, maupun opini-opini negatif terhadap keseriusan pemerintah untuk membebaskan Phillip Mehrtens," kata Khairul saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat 30 Juni 2023.

Dia juga menilai bahwa pemberian uang tebusan kepada KKB seperti yang disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri adalah wujud batas maksimal dalam negosiasi yang telah dilakukan.

"Menurut saya, tawaran untuk memberi ruang tebusan sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Papua itu masih merupakan bagian dari negosiasi."

"Melalui tawaran yang disertai penolakan untuk mengakomodir tuntutan merdeka dan senjata itu, pemerintah melalui Kapolda telah menyampaikan dan menunjukkan ambang batas negosiasi," papar Khairul.

Kendati dianggap sudah menjadi ambang batas, Khairul menganggap pemberian uang tebusan belum sampai pada titik buntu atau deadlock.

Baca juga: Ancaman KKB Papua, Pihak ULMWP Sebut Hal Ini Sangat Bertentangan dengan Keyakinan dan Ajaran Papua

"Jadi jika mengacu pada tenggat waktu yang sebelumnya mereka sampaikan, saya kira negosiasi belum akan sampai deadlock hingga eksekusi mati terhadap pilot Susi Air itu dilakukan, sebagaimana ancaman mereka," katanya.

Sehingga, Khairul menilai jika KKB hanya serta merta mengincar uang tebusan dalam konteks pembebasan Mertens, maka justru akan merugikan.

Hal itu lantaran akan berbanding terbalik dengan klaim KKB sebagai pejuang kemerdekaan.

"Bagaimana pun kelompok ini masih harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, agar tidak sampai kontraproduktif terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka."

"Kecuali mereka memang benar-benar sekelompok bandit, bukan pejuang kemerdekaan sebagaimana klaim mereka selama ini," tuturnya.

Khairul pun menyarankan kepada pemerintah untuk terus menurunkan level tuntutan KKB terkait pembebasan Mehrtens.

Hal itu karena pemerintah tidak mungkin untuk mengakomodir seluruh tuntutan KKB agar mau membebaskan pilot kelahiran Selandia Baru tersebut.

"Lalu apa yang harus dilakukan? Meskipun ancaman ditingkatkan, menurut saya tidak mungkin bagi pemerintah untuk memenuhi semua tuntutan kelompok ini."

"Operasi dan kontra operasi psikologi masih akan dijalankan agar tuntutan diturunkan hingga level yang layak diakomodir," jelas Khairul.

Cara-cara yang selama ini digunakan pemerintah seperti dialog hingga operasi senyap antara TNI-Polri pun masih dapat dilakukan.

Baca juga: KKB Beri Batas Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air hingga 1 Juli 2023, Ini Tanggapan Kapolda Papua

Khairul menjelaskan cara-cara tersebut masih perlu dilakukan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam negosiasi dengan KKB serta memperbesar peluang keberhasilan.

"Dialog dengan berbagai pihak termasuk kelompok-kelompok bersenjata lainnya juga akan terus berjalan utnuk memperkuat tekanan pada kelompok Egianus."

"Selain itu, langkah-langkah senyap dapat terus ditempuh TNI-Polri secara cermat dan terukur. Ini penting untuk memperkuat posisi pemerintah dalam negosiasi dan memperbesar peluang keberhasilan, jika operasi pembebasan bisa digelar, tanpa harus menunggu akhir negosiasi," tukasnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengaku siap memenuhi permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk memberikan uang tebusan demi pembebasan Phillip Mehrtens.

Namun, Mathius Fakhiri menegaskan tidak akan mengabulkan permintaan terkait senjata dan kemerdekaan.

"Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu namun untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan," kata Mathius Fakhiri, Kamis (29/6/2023) dikutip dari Kompas.com.

Mathius Fakhiri mengatakan kini negosiasi masih terus dilakukan dengan melibatkan termasuk keluarga Egianus Kogoya.

Melalui negosiasi tersebut, Mathius Fakhiri berharap agar Philip Mahrtens dibebaskan.

Selain itu, kendati ada ancaman dari KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk menembak Mehrtens, Kapolda berharap agar hal itu tidak dilakukan.

"Kami berharap Egianus tidak melakukan ancamannya yakni menembak pilot Susi Air tanggal 1 Juli mendatang," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KKB Bakal Diberi Uang Tebusan demi Bebaskan Pilot Susi Air, Pengamat: Bakal Ada Tuntutan Baru,