Ancaman KKB Papua, Pihak ULMWP Sebut Hal Ini Sangat Bertentangan dengan Keyakinan dan Ajaran Papua

TRIBUN-BALI.COM – Ancaman KKB Papua, Pihak ULMWP Sebut Hal Ini Sangat Bertentangan dengan Keyakinan dan Ajaran Papua

Berikut ini adalah perkembangan mengenai upaya penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) sejak Februari 2023 lalu.

Hingga saat ini, berbagai pihak masih melakukan upaya pembebasan sang pilot.

Termasuk aparat kemanana dari TNI dan Polri yang bertugas dan tergabung dalan Satgas Operasi Damai Cartenz.

Belakangan beredar video terkait ancaman KKB Papua yang akan menembak Kapten Philip Mark Mehrtens.

Bahkan KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta agar dalam dua bulan kedepan dilakukan negosiasi.

Jika negosiasi tersebut tidak berhasil, KKB Papua di bawah kepemimpinan Egianus Kogoya akan menembak pilot Susi Air tersebut.

Benny Wenda, Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan, ancaman menembak mati pilot Susi Air sangat bertentangan dengan semua kepercayaan dan ajaran Papua.

Dikatakan, selama lebih dari enam puluh tahun darah orang Papua yang tidak bersalah telah ditumpahkan di tanah leluhur mereka oleh pasukan keamanan Indonesia dan dia tidak dapat memahami mengapa para militan (TPNPB-OPM) bahkan mempertimbangkan untuk menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah di tanah mereka.

Untuk itu, Benny mendesak para militan agar mempertimbangkan dampak yang bakal terjadi pada keluarga Mehrtens, dan juga kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tindakan semacam itu pada tujuan pembebasan nasional mereka.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Tanggapi Soal Solusi Megawati untuk Tumpas KKB di Papua, Begini Katanya

"Saya ingin mendorong saudara-saudara saya di kamp TPNPB untuk mempertimbangkan kembali ancaman yang dibuat terhadap pilot dan apa artinya ini bagi keluarganya yang berduka, serta perjuangan pembebasan nasional kita," kata Benny.

"Semua orang Papua Barat tahu bahwa hukum Internasional ada di pihak kita: pendudukan militer Indonesia dan klaim awal atas Papua Barat jelas salah menurut hukum internasional. Tapi begitu juga dengan mencabut nyawa orang tak bersalah yang tidak terlibat dalam konflik," sambungnya.

Wenda juga mengutuk desakan pemerintah Indonesia pada pendekatan militer untuk menyelesaikan situasi penyanderaan, dengan mengatakan bahwa prioritas bagi semua pihak adalah mengembalikan Phillip Mehrtens ke keluarganya dengan selamat.

"Saya juga ingin mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak membuat pernyataan atau tindakan sembrono terkait krisis sandera ini," katanya, seraya menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban membantu pembebasan Mehrtens dengan aman.

“Saya juga mendesak pemerintah Selandia Baru, PBB, dan komunitas internasional untuk menekan Jakarta untuk memastikan pembebasannya dengan aman sesegera mungkin, dan untuk mendengarkan suara, tangisan dan tuntutan rakyat Papua yang ingin bebas di tanah mereka sendiri."