Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng membeli satu unit mobil damkar pada tahun ini, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar yang bersumber dari APBD Buleleng.
Penambahan mobil damkar ini perlu dilakukan, mengingat mobil-mobil damkar yang dimiliki saat ini sudah tua dan sering mogok.
Plt Kepala Dinas Damkar Buleleng Putu Ariadi Pribadi pada Senin (29/1) mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan membeli satu unit mobil damkar double cabin, dengan kapasitas air 3.000 liter.
Mobil damkar ini memang cukup kecil, namun diyakini cukup efektif untuk melakukan pemadaman, khususnya pada lokasi kebakaran yang berada di gang kecil.
"Nanti akan kami tempatkan di Pos Kota," katanya.
Ariadi menyebut saat ini pihaknya tengah persiapan menyusun perencanaan pengadaan, sehingga satu unit damkar itu dapat dibeli pada tahun ini melalui e-katalog.
"Kami beli yang kapasitas 3.000 liter, karena memang untuk wilayah geografis Buleleng butuh armada yang lebih lincah, bisa masuk di gang kecil. Nanti bisa dibantu suplai airnya pakai truk tangki . Kalau yang kapasitas 4.000 liter itu agak berat bermanuver," jelasnya.
Ariadi menyebut, saat ini Dinas Damkar memiliki delapan unit armada.
Dimana pengadaanya dilakukan pada tahun 1968 hingga 2004 silam.
Baca juga: Atap Ruang Kelas di SD N 3 Batu Kandik Rawan Roboh
Namun dari delapan unit armada yang dimiliki, hanya tiga yang layak untuk digunakan dan telah ditempatkan masing-masing di Pos Kota, Pos Kubutambahan dan Pos Seririt.
Sementara lima armada lainnya dalam kondisi rusak mesin hingga tangki bocor.
Untuk memperbaiki Ariadi mengaku terkendala sulitnya mencari tukang.
"Idealnya memang setiap kecamatan ada pos damkarnya. Mudah-mudahan penambahan unit armada ini dapat dilakukan secara bertahap," terangnya.
Selain penambahan unit armada, Ariadi menyebut pihaknya juga sangat membutuhkan kantor yang representatif.
Sebab kantor yang ada saat ini di Jalan Dahlia, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng masih jauh dari kata layak.
Sebab lahannya sempit, serta ruang kesekretariatan dibuat seadanya.
"Kantor yang sekarang tidak ada ruang untuk anggota beristirahat. Parkir juga belum terpenuhi untuk kendaraan pegawai. Kami sudah melaporkan kondisi ini ke Pj Bupati dan Sekda secara lisan. Berikutnya perlu dikaji lagi secara teknis oleh Dinas PUTR," tandasnya.(*)