Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung terus melakukan kajian terhadap bencana yang menimpa masyarakat di Gumi Keris.
Kajian itu pun dilakukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Badung
Dari hasil pendataan awal, puluhan korban bencana akan mendapatkan bantuan di 2024.
Kendati demikian BPBD juga sudah menyiapkan anggaran mencapai puluhan miliar
Kalaksa BPBD Badung Wayan Darma saat dikonfirmasi Senin, 15 April 2024 menegaskan, bahwa komitmen untuk membantu masyarakat Badung tidak akan berhenti.
Baca juga: DANA Hibah Rp 2 Miliar ke UGM Yogyakarta Dari Badung, Simak Peruntukannya Berikut Ini
Bahkan pihaknya dk BPBD Badung akan melanjutkan upaya penanganan bencana di tahun 2024.
Wayan Darma memyebutkan, bantuaj itu sejalan dengan arahan yang telah diberikan oleh Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Badung.
"Yang sudah direalisasikan 2024 kemarin adalah 39 penerima. Sebagian ada yang pengajuan tahun lalu (2023) dan ada pengajuan awal 2024 yang urgent untuk segera dibantu, seperti korban kebakaran," ucapnya.
Pihaknya mengakui, dari puluhan korban bencana nilai pencairan anggaran ditahun 2024 awal adalah Rp 3,5 miliar.
Bahkan Tim Jitupasna, yang terdiri dari beberapa dinas terkait, kata Wayan Darma akan terus melakukan pengkajian terhadap permohonan penanganan kebencanaan yang masuk.
"Tujuannya adalah untuk melanjutkan upaya pemulihan dan memastikan kebahagiaan masyarakat Badung," jelasnya.
Diakui, penanganan bencana merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah, dan mereka akan terus berupaya memberikan bantuan seoptimal mungkin.
Disebutkan sejak awal tahun 2024, Badung telah menghadapi sejumlah bencana alam yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan infrastruktur.
"Dalam menghadapi tantangan ini, BPBD Badung bersama dengan berbagai pihak terkait telah bekerja keras untuk memberikan bantuan dan memulihkan kondisi yang terdampak," bebernya.
Wayan Darma juga mengungkapkan bahwa upaya penanganan bencana tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.