Sementara idealnya anggaran yang dibutuhkan berdasarkan perhitungan kebutuhan pelaksanaan program, sebesar Rp 790.888.464.
Meski keterbatasan anggaran, namun Suardana menegaskan sidak tetap rutin dilakukan.
Setiap bulan pihaknya rutin turun ke lapangan untuk sidak villa bodong, kafe, bangunan liar, penduduk pendatang dan objek wisata.
Selain itu, pihaknya juga menggelar sidak yang sifatnya tidak terjadwal, atau berdasarkan pengaduan masyarakat yang biasanya diterima di luar jam kerja, seperti gepeng, ODGJ serta kebisingan suara.
"Kalau anggaran khusus sidak kami tidak punya. Kami hanya ada anggaran untuk BBM saja. Tapi untuk makan minum dan perjalanan memang sangat kurang dibandingkan dengan SKPD lain. Namun anggaran yang ada harus kami optimalkan," tandasnya. (rtu)
Kumpulan Artikel Buleleng