Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang berada di Provinsi Bali berkolaborasi dalam salah satu Program Pokja UMKM Kemenkeu Satu dengan melaksanakan Focused Group Discussions (FGD) untuk lebih dari 127 UMKM.
Program FGD dirancang sebagai sarana interaksi antara para pelaku usaha pengiriman barang dengan para pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali.
Acara ini diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Selasa 16 Juli 2024, dengan turut mengundang instansi, lembaga pemerintah, serta pihak perbankan yang bersentuhan langsung dengan UMKM.
Kegiatan ini merupakan rangkaian FGD Series Siap Ekspor #LOGISTICANDSUPPLYCHAINFORUMKM dengan mengusung tema “Strategi Mensiasati Biaya Logistik dalam Membuka Pasar Baru dan Meningkatkan Ekspor bagi Pelaku UMKM”.
Baca juga: GYS Denpasar Sepi Peminat, UMKM Lolos Kurasi Sisa 2, Akan Ada Keringanan BOP Lagi
Sasaran dari FGD ini bukan hanya untuk UMKM yang telah berhasil ekspor namun juga untuk UMKM yang memiliki potensi ekspor.
Program UMKM Kemenkeu Satu, pada umumnya merupakan kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan secara bersinergi oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lainnya.
Joint Program UMKM mempunyai peran dari hulu hingga hilir, mulai dari penggalian potensi UMKM, kemudahan logistik sampai dengan pemasaran ke Luar Negeri.
Pemateri FGD ini dapat memberikan ilmu terkait pengiriman barang ke luar negeri dan produk dapat bersaing di luar negeri.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Susila Brata, sekaligus Ketua Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Bali, menyampaikan UMKM di Indonesia dapat menyokong perekonomian Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja lebih dari 97 persen (117 juta tenaga kerja).
Dibalik peran UMKM yang begitu besar terdapat fakta bahwa kontribusi UMKM terhadap total ekspor Indonesia tahun 2023 hanya 15,8 persen, sehingga masih terdapat banyak potensi yang belum digali untuk meningkatkan ekspor dari UMKM.
Dibalik usaha Pemerintah khususnya Kemenkeu dalam mendukung ekspor pada sektor UMKM, tidak bisa dipungkiri bahwa high logistic cost yang mencapai 23,5 persen dari PDB, masih menjadi salah satu kendala yang sering dialami UMKM.
Melalui FGD UMKM yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang ekspor dan supply chain, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan logistik untuk UMKM.
“Dengan menguatkan UMKM, kita tidak hanya membangun ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif, tetapi juga menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk generasi mendatang,” imbuh Susila.
Panelis dari FGD terdiri dari pertama; Chairun, selaku Kepala Cabang DHL Bali, yang menjelaskan proses bisnis pengiriman barang, termasuk persyaratan dan biaya yang dibutuhkan.
Panelis kedua adalah Ayu Wulan Sagita selaku perwakilan Konsul Perdagangan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong yang membahas kriteria produk yang dapat bersaing di pasar luar negeri, khususnya di wilayah Asia tenggara.
Selanjutnya, Max The selaku President of Hong Kong Federation of International Commerce, yang menjelaskan tentang strategi UMKM Indonesia agar dapat memasarkan produk di pasar Hongkong dan China.
Kemudian, panelis terakhir adalah Michael Lorenti, yang merupakan Presiden Direktur Sensatia Botanical yang berbagi pengalaman mengelola UMKM.
Kegiatan FGD UMKM ini salah satu bentuk nyata dari Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Bali yang di tahun 2024 aktif membina sebanyak 26 UMKM di Provinsi Bali, dari berbagai sektor usaha.
Di antaranya yaitu sektor hasil garmen, industri perhiasan, makanan dan minuman, industri kosmetik, industri sabun dan bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga, pengolahan kopi, teh dan kakao, ukiran tulang dan kayu, craft, garam organik, hasil olahan ikan serta pengrajin tas dengan design unik.
Kegiatan ini, berdampak langsung pada UMKM dengan perluasan pasar baik pasar penjualan ekspor maupun dalam negeri dengan pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dan globalisasi yang meliputi lima aspek.
Di antaranya yaitu : aspek pembiayaan yang dilakukan oleh DJPb berkolaborasi dengan pihak perbankan, fasilitas fiskal yang dilakukan oleh DJBC dan DJP dengan pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan bagi UMKM, pemasaran yang dilakukan oleh DJPb dengan mendorong UMKM untuk bergabung dalam platform digital, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh seluruh Unit Eselon I Kemenkeu Satu, serta peningkatan kerja sama dengan sinergi dan kolaborasi terkait UMKM bersama instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta.
Dari keseluruhan data ekspor pada Provinsi Bali, tercatat devisa ekspor pada tahun 2023 sebesar USD 4,8 juta meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah USD 3,4 juta.
Begitu juga pada devisa ekspor sampai bulan Juni tahun ini sebesar USD 4,1 juta meningkat jika dibandingkan dengan devisa ekspor sampai dengan Juni tahun 2023 sebesar USD 3,4 juta.
FGD ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM di Provinsi Bali dengan mengelola akses dan knowledge serta network yang ada yang dapat diraih melalui pemahaman praktik supply chain dan logistik dalam mengekspor barang.(*)
Kumpulan Artikel Bali