TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Bali Tourism Board (BTB) tak terima jika Bali disebut sudah alami overtourism. Masalah utama pariwisata di Bali bukan Overtourism secara  keseluruhan.

Hal tersebut diungkapkan oleh, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung).

Menurutnya, label overtourism yang sering disematkan pada Bali sebenarnya kurang tepat jika melihat situasi lebih rinci. 

Baca juga: Debat Ketiga Pilgub Bali, Ketua KPU: Dari Debat Ini, Masyarakat Bisa Menilai Pemimpin yang Tepat

“Masalahnya bukan pada jumlah wisatawan secara keseluruhan, tetapi pada konsentrasi wisata di wilayah tertentu, terutama di Bali Selatan. Hal ini menyebabkan wilayah lain di Bali yang sebenarnya kaya akan budaya dan keindahan alam tidak mendapatkan perhatian yang sama, baik dari wisatawan maupun dari pengelola pariwisata,” jelasnya pada, Rabu 20 November 2024. 

Lebih lanjutnya ia menjelaskan bagaimana mendorong pemerataan pariwisata di Bali. Menurutnya solusi atas masalah ini adalah mendorong pemerataan wisata dengan mempromosikan destinasi di Bali Utara, Timur, dan Barat.

Baca juga: Kunjungi Kapolri, Menteri Nusron Perkuat Kerja Sama untuk Berantas Mafia Tanah

Dengan demikian, beban pariwisata tidak hanya terpusat di wilayah selatan, tetapi tersebar secara merata ke seluruh Bali, memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

Selain itu, ia pun menyoroti pentingnya koordinasi dari tingkat Provinsi. Masalah perizinan, pengawasan, dan pendapatan dari pariwisata sebaiknya dikelola dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi di tingkat provinsi. Saat ini, banyak kebijakan yang masih terfragmentasi di tingkat kabupaten, sehingga sulit memastikan pengelolaan yang terintegrasi. Jika provinsi mengambil peran lebih besar dalam hal ini, Bali dapat menciptakan sistem pariwisata yang lebih berkelanjutan dan terarah.

Penting juga untuk pertahankan relevansi Bali sebagai Destinasi Wisata Global. Bali telah lama dikenal sebagai destinasi kelas dunia dengan warisan budaya, keindahan alam, dan keramahan masyarakatnya. Untuk mempertahankan reputasi ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata untuk menghadapi tantangan seperti konsentrasi wisata, manajemen lingkungan, dan infrastruktur. Dengan langkah yang tepat, Bali dapat menjadi model pariwisata berkelanjutan yang patut dicontoh. 

“Bali tidak layak dianggap sebagai destinasi yang harus dihindari pada 2025, karena masalah yang dihadapi lebih pada konsentrasi pariwisata di Bali Selatan, bukan overtourism secara keseluruhan,” tandasnya. 

Dengan strategi pemerataan wisata ke wilayah lain di Bali dan pengelolaan yang lebih terintegrasi di tingkat provinsi, Bali dapat mengatasi tantangan ini dan terus menjadi destinasi unggulan dunia. 

“Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan bermanfaat bagi semua pihak,” tutupnya.