Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Bali angkat bicara mengenai maraknya kendaraan ojek online (ojol) berplat non DK beroperasi di Bali.
Aditya Purwadinata selaku Ketua PDOI Regional Bali menyebutkan, masalah banyaknya plat luar DK yang beroperasi di Bali merupakan realitanya di lapangan.
“Makanya tadi kita sampaikan adanya kebocoran-kebocoran by sistem, di mana pada saat pendaftaran awal menggunakan plat DK. Kemudian setelah sudah tergabung di salah satu mitra aplikator mereka menggunakan kendaraan pribadinya. Jadi pada saat mendaftar mereka hanya pinjam data kendaraan lokal, di situ harusnya semestinya pada saat registrasi diperketat masing-masing aplikator itu,” jelas, Aditya pada Rapat Kerja Komisi 2 DPRD Bali, Selasa 10 Desember 2024.
Saat dicoba melakukan manipulasi pendaftaran pada aplikator ditemukan kesulitan, sehingga dengan demikian menurut PDOI sistem pada aplikator ojol sebetulnya sudah ketat dan lebih protektif.
Baca juga: WADUH Banyak Kendaraan Ojol Plat Non DK Beroperasi di Bali, PJ Gubernur Ingatkan Taati Aturan!
Aditya mengaku tidak bisa berkomentar ketika ada pengemudi-pengemudi di luar Bali yang menggunakan plat luar Bali.
Dari awal, kata Aditya, pihaknya telah mengedukasi driver ketika mereka mencoba bekerja di Bali dengan aplikasi di luar Bali, dan memberitahukan bahwa di Bali berbeda.
“Saya tidak bisa bilang banyak secara rasio tapi memang cukup banyak, balik lagi ke topik pembahasan dari komisi 2 hari ini soal pembatasan plat kendaraan sebenarnya yang perlu diperhatikan banyak perusahaan homebase Jakarta tapi ada cabang di Bali kemudian dia mendistribusikan kendaraan kantornya itu semua plat B. Nah itu harus dipertanyakan juga,” imbuhnya.
Sebetulnya, kata Aditya, banyak hal yang menimbulkan kemacetan.
Seperti bisnis rental mobil tidak dipungkiri pelaku usaha bisnis rental mobil mengambil mobil dari luar Bali, karena dari segi harga sangat jauh, dan dibawa ke Bali untuk diniagakan mencari sewaan tapi membayar pajaknya di luar.
Menurutnya, ketika mencari pekerjaan di daerah manapun harus mengikuti aturan dan kebijakan yang dibuat untuk keamanan bersama. Tapi akan menjadi sensitif ketika yang ditekan soal KTP Bali.
“Karena ketika KTP Bali ada kebocoran soal plat di luar Bali tidak bisa selesai, artinya tujuan komisi 2 DPRD Bali mencoba menyerap APBD dari sektor pajak motor itu akhirnya lolos lagi, makanya kalau memang fokusnya soal nopol kendaraan, mungkin bisa dikonsentrasikan di situ,” tutupnya.
Kumpulan Artikel Bali