TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - PDIP resmi mengeluarkan surat pemecatan kepada Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Setidaknya, bersamaan dengan Jokowi, ada 27 kader PDIP yang bernasib sama.

Pemecatan ini dilakukan dikarenakan Kader ini dianggap membelot dari PDIP.

Baca juga: Kepala BMKG Dwikorita: Potensi Bencana Hidrometeorologi di Bali Diprediksi Meningkat

Terkait pemecatan yang dilakukan usia Pemilu dan Pilkada 2024, pengamat menilai, partai memang harus melakukan langkah strategis dalam pengambilan keputusan.

Diperlukan timing yang pas dan juga dikarenakan kesibukan partai dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.

Baca juga: Desa Angseri yang Terkenal dengan Wisata Air Panas di Baturiti Tabanan, Jadi Desa BRILian 2023

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda saat dihubungi Senin, 16 Desember 2024 sore mengatakan Jokowi memang harus dipecat dari PDIP, karena sudah dianggap sebagai 'pengkhianat partai'.

Apalagi menurut Subanda, orang PDIP menganggap jika selama ini PDIP telah memberi banyak ruang bagi Jokowi dan keluarganya, mulai dari walikota, Gubernur Jakarta hingga maju menjadi Presiden.

Namun demikian, menurut Subanda, dalam mengambil keputusan, PDIP pasti melakukan kebijakan yang strategis dan timing pas.

Menurut analisanya, jika dilakukan pemecatan saat hajatan Pilpres, akan menjadi keputusan yang kontraproduktif.

Kemudian tak juga dilakukan pemecatan setelah Pilpres dikarenakan ada beberapa pihak yang berharap masih terjadi rekonsiliasi termasuk juga bisa berdampak pada Pilkada.

Sehingga pemecatan usai Pilkada dianggap memiliki timing yang pas karena tak akan berpengaruh.

"Timingnya memang harus pas. Sekarang kan tidak berdampak. Lima tahun ke depan kan masih bisa ditata," katanya.

Selain itu, menurutnya alasan rasional pemecatan dilakukan sekarang karena selama ini masih fokus pada Pemilu dan Pilkada.

Subanda menyebut, sebenarnya Jokowi sudah berseberangan sejak hajatan Pilpres, dikala putranya, Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Dan sejak saat itu, Jokowi pun sudah dianggap bukan bagian dari PDIP lagi.