TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel ekonomi kelas 11 halaman 180 184.

Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 180

Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 184

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal ekonomi.

Mengerjakan soal ekonomi SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 177 178 179, Kurikulum Merdeka: Instrumen Kebijakan Fiskal

Tugas pada ulasan ini membahas tentang materi Perbedaan Kebijakan Fiskal

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Simak selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 180 184

Soal Halaman 180

Lembar Aktivitas 7:

Membedakan Instrumen Penerapan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 180

1) Contoh Kasus: Tingkat Inflasi berada pada angka 6,8 persen selama periode tahun lalu. Pihak bank sentral sedang mencari cara untuk mengatasi hal tersebut.

Jawaban:

- Kebijakan moneter kontraktif.

- Kebijakan yang dilakukan yaitu menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan giro wajib minimum, dan memberlakukan kredit ketat.

2) Contoh Kasus: Indeks harga konsumen telah naik sebesar 6,8 persen selama satu tahun terakhir.

Jawaban:

- Kebijakan moneter kontraktif.

- Kebijakan yang dilakukan yaitu menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan giro wajib minimum, dan memberlakukan kredit ketat.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 172-176, Kurikulum Merdeka: Penerapan Kebijakan Fiskal

3) Contoh Kasus: Perekonomian melambat semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia. Pemerintah di setiap negara terdampak berupaya terus untuk mengatasi krisis ini.

Jawaban:

- Kebijakan moneter ekspansif.

- Kebijakan yang dilakukan yaitu menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga, menurunkan giro wajib minimum, dan memberlakukan kredit longgar.

4) Contoh Kasus: Akibat resesi ekonomi tingkat pengangguran di Negara X mencapai 7 persen. Pemerintah meminta nasihat kepada ahli ekonomi untuk mengatasi masalah ini.

Jawaban:

- Kebijakan fiskal ekspansif.

- Kebijakan yang dilakukan yaitu menurunkan pajak, menaikkan pembayaran transfer, dan menaikkan pengeluaran pemerintah.

5) Contoh Kasus: Produk Domestik Bruto AS mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, presiden meminta pendapat ahli kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ini, supaya situasi ini cepat teratasi.

Jawaban:

- Kebijakan fiskal ekspansif.

- Kebijakan yang dilakukan yaitu menurunkan pajak, menaikkan pembayaran transfer, dan menaikkan pengeluaran pemerintah.

Soal Halaman 184

Uji Penguasaan Materi 6.4

Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 184

1. Seperti halnya negara, pemerintah daerah juga harus menyusun APBD. Definisi APBD hampir sama dengan APBN yang membedakan hanya spektumnya saja.

Pembahasan:

Jika APBN merupakan anggaran dan belanja negara, APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja di lingkup daerah.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu (1) tahun.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 172 173 174 175 176, Kurikulum Merdeka: Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama dengan tujuan penyusunan APBN, APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dengan adanya APBD, tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah akan dapat dicegah.

Beberapa tujuan lain APBD adalah sebagai berikut:

membantu pihak daerah demi mencapai tujuan fiskal
membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah
membantu menciptakan dan mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya
membantu meningkatkan dan menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkannya ke DPR atau DPRD

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain:

1) Pendapatan asli daerah

2) Dana perimbangan/transfer, meliputi:

Bagi hasil pajak (PPh/PBB)
Bagi hasil bukan pajak (SDA)
Dana alokasi khusus yang meliputi bidang Pendidikan, kesehatan infrastruktur, kelautan dan perikanan
3) Penerimaan pembiayaan, meliputi:

Sisa lebih penghitungan anggaran

Penjualan aset daerah yang dipisahkan
Penjualan investasi lainnya
Pinjaman bank atau lembaga pemerintah
Pinjaman dari pemerintah pusat
Pinjaman daerah otonom lainnya
Pinjaman luar negeri/dalam negeri
Pinjaman dari BUMN atau BUMD

4) Lain-lain yang merupakan penerimaan/pendapatan yang sah, meliputi:

Kunci jawaban:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu, disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 168 169 170, Kurikulum Merdeka: Instrumen Kebijakan Moneter

2. Sama halnya dengan APBN, APBD juga memiliki fungsi utama yang harus dijalankan dan ditaati dalam kegiatan penganggaran rancangan keuangan daerah. Terdapat 5 fungsi APBD, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Definisikan fungsi tersebut.

Pembahasan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan daftar mengenai pembelanjaan dan penerimaan daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Tujuan APBD pada dasarnya sama dengan tujuan penyusunan APBN, APBD disusun sebagai pedoman dan acuan penerimaan dan pengeluaran bagi penyelenggara daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

 Dengan adanya anggaran ini, tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah pun dapat dicegah.

Pengertian lainnya, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) yang digunakan sebagai tolok ukur demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat juga didefinisikan sebagai bagian dari rencana keuangan tahunan dan menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

 Dalam hal ini, anggaran inilah yang kelak akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.

Di sisi lain, APBD juga sebagai pedoman untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang dan terencana.

Adapun tujuan disusunnya APBD oleh setiap daerah yang ada di Indonesia antara lain: untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah, membantu meningkatkan efisiensi dan pemerataan penyediaan barang dan jasa umum, meningkatkan kemutlakan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, memunculkan prioritas belanja pemerintah daerah, serta mempermudah koordinasi antarbagian di pemerintahan daerah.

Fungsi APBD:

APBD memiliki 5 (lima) fungsi yang harus dijalankan dan ditaati, antara lain:

Fungsi Otoritasi, APBD dapat difungsikan sebagai anggaran dasar dalam mengelola keuangan daerah dalam satu periode.
Fungsi Perencanaan, APBD menjadikan ketetapan anggaran sebagai pedoman utama dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBD dapat digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak.
Fungsi Alokasi, APBD yang telah dirancang harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sektor tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian.
Fungsi Distribusi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Dengan itu, dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Kunci jawaban:

Fungsi pengawasan dalam APBD mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. APBD sebagai pedoman pemerintah menjalankan perekonomian daerah memiliki beberapa tujuan, tujuan tersebut difokuskan untuk kepentingan umum. Identifikasikan tujuan-tujuan tersebut.

Pembahasan: sama dengan di atas.

Kunci jawaban:

Tujuan penyusunan APBD adalah:

membantu pihak daerah demi mencapai tujuan fiskal
membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah
membantu menciptakan dan mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya
membantu meningkatkan dan menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkannya ke DPR atau DPRD
mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan ekonomi kelas 11.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.