TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut 50 pembahasan soal UAS PAT mapel PKN kelas 12 SMA, lengkap dengan kisi-kisi soal dan kunci Jawaban.

Contoh Soal UAS PKN Kelas 12

Contoh Soal PAT PKN Kelas 12

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal Pendidikan Kewarganegaraan SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 5 Halaman 195 196, Kurikulum Merdeka: Kata Hubung

Berikut kunci jawaban yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber

Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau ujian akhir semester (UAS) akan segera dilaksanakan.

Oleh karena itu, siswa dianjurkan untuk mempersiapkan diri dalam mengerjakan soal-soal ujian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

Oleh karena itu, TribunBali sejumlah beberapa soal yang dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri sebelum dimulainya ujian.

Simak ulasan dan kunci jawaban selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban UAS/UTS PKN

A. Pilihan Ganda

1. Nilai instrumental sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dijabarkan pada UUD NRI Tahun 1945 yaitu pasal ...
a. 33 dan 34
b. 2, 3, 6A dan 19
c. 25A, 35, 36, 36A dan 36B
d. 14, 28A, 28B, 28G, 28I, dan 28J
e. 28E dan 29

Jawaban : A

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berisi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 289 jo Pasal 106 Ayat (6) berisi tentang ...
a. aturan mengenakan sabuk keselamatan
b. aturan penggunaan helm
c. kewajiban membawa atau memiliki SIM
d. kewajiban membawa atau memiliki STNK
e. aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh POLRI

Jawaban : E

3. Menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum, merupakan amanat Pancasila sila ...
a. kelima
b. keempat
c. ketiga
d. kedua
e. kesatu

Jawaban : B

4. Berikut merupakan contoh pelaksanaan hak warga negara yang benar, yaitu ...
a. tidak mengganggu orang yang sedang beribadah
b. membantu fakir miskin
c. memberikan sumbangan korban bencana alam
d. membiayai sekolah anak yang putus sekolah
e. memberikan sumbangan pada panti asuhan

Jawaban : E

5. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kecuali ...
a. supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
b. meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah
c. meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara
d. meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal
e. meningkatkan pendapatan lembaga keamanan dan pertahanan negara

Jawaban : E

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 10 Halaman 202 203, Kurikulum Merdeka: Pengayaan

6. Dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, antara keduanya memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Persamaan keduanya terletak pada satu lingkup yaitu Hak Asasi Manusia, adapun perbedaannya adalah ...

a. pelanggaran hak itu terjadi karena tidak melakukan sesuatu dan pengingkaran kewajiban terjadi karena melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
b. pelanggaran hak itu terjadi karena melakukan sesuatu yang salah (bukan haknya) dang pengingkaran kewajiban terjadi karena tidak melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
c. pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi jika antara keduanya melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
d. pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi jika antara keduanya tidak melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
e. pelanggaran hak terjadi karena melakukan sesuatu yang benar dan pengingkaran kewajiban terjadi karena melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat

Jawaban : A

7. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa hak warga negara adalah suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlukan sesuai keistimewaan tersebut. Maksud keistimewaan dalam pengertian di atas yang paling tepat adalah ...
a. memperlakukan seluruh warga negara layaknya presiden dan tidak pandang bulu
b. memperlakukan dan menghormati warga negara sesuai identitas yang melekat pada diri warga negara tersebut
c. menghormati dan memperlakukan setiap warga negara dengan melihat sifat dan kelakukannya dalam kehidupan sehari-hari
d. hanya menghargai warga negara yang jabatannya berada di atas warga negara lainnya dan dianggap sebagai sespuh
e. menganggap setiap warga negara sama dan tidak menghargai satu dengan yang lain

Jawaban : B

8. Perhatikan pernyataan berikut :

1) Setia membayar pajak kepada negara
2) Mendapatkan pendidikan
3) Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah
4) Menjunjung tinggi lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
5) Mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai perwujudan hak asasi manusia

Dari data di atas, terdapat beberapa hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut UUD 1945. Yang bukan merupakan hak sebagai warga negara ditunjukkan oleh nomor ...
a. 1 dan 2
b. 1 dan 5
c. 2 dan 3
d. 4 dan 1
e. 2 dan 5

Jawaban : D

9. Berikut bukan hak warga negara dalam hal kesejahteraan sosial seperti yang telah diatur dala Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
a. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
b. negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
c. negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan
d. pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak
e. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Jawaban : E

10. Berikut merupakan contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah ...
a. menaati hukum yang berlaku
b. tidak membayar pajak
c. tidak memeluk agama
d. tidak mempunyai tempat tinggal tetap
e. penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat

Jawaban : B

11. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Jawaban : C

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 10 Halaman 200 201 Kurikulum Merdeka: Pengaruh Suhu Pada Jenis Kelamin Penyu

12. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban : E

13. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .
Jawaban : D

14. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Dewan Perwakilan Daerah .
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
d. Dewan Perwakilan Rakyat .
e. Komisi Pemilihan Umum.
Jawaban : D

15. Perhatikan data - data dibawah ini
1. amnesti
2. grasi .
3. abolisi .
4. rehabilitasi .
5. kasasai.
Dari data diatas yang merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan dari DPR adalah nomor ......
a. ( 1 ) , dan ( 2 ).
b. ( 2 ) , dan ( 3 ) .
c. ( 3 ) , dan ( 4 ).
d. ( 1 ) , dan ( 3 ).
e. ( 4 ) , dan ( 5 ).
Jawaban : D

16. Pernyataan yang mencerminkan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan , adalah ....
a. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR .
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
c. Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
d. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas .
e. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR .
Jawaban : E

17. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
a. Shang Yang .
b. Nicholo Machiavelli .
c. Thomas Aquinas .
d. Plato .
e. Agustinus .
Jawaban : D

18. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
a. teori kekuasaan .
b. teori teokratis .
c. negara polisi .
d. negara hukum .
e. negara welfare state .
Jawaban : E

19. Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
a. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
b. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
c. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
d. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
e. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
Jawaban : D

20. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
a. negara kesatuan sistem sentralisasi.
b. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
c. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
d. menganut Zaken Kabinet .
e. Negara Federasi .
Jawaban : B

21. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
A. mendapat perlakuan baik dari pemerintah
B. mencalonkan diri menjadi anggota KPU
C. menjadi pegawai negeri sipil
D. mengikuti pemilihan umum
E. mendirikan yayasan

Kunci Jawaban: D

22. Negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu ....
A. menyediakan lapangan pekerjaan
B. menyediakan barang-barang murah
C. menurunkan harga bahan bakar minyak
D. membuka tempat hiburan bagi masyarakat
E. memberi santunan kepada warga negara

Kunci Jawaban: A

23. Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan . . . .
A. memberi kesempatan menjadi anggota DPR
B. menyalurkan TKW ke luar negeri
C. membebaskan dari kewajiban mengurus rumah tangga
D. memberi kesempatan untuk mendirikan lembaga sosial
E. menggantikan semua pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki

Kunci Jawaban: A

24. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima/dilakukan oleh pihak-pihak yang lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya disebut..

A. Hak
B. Kewajiban
C. Wewenang
D. Tugas
E. Tanggung Jawab

Kunci Jawaban: A

25. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dari Pasal 27-Pasal 34 berisi tentang …. warga negara.

A. Hak
B. Kewajiban
C. Tugas
D. HAM
E. Kedudukan

Kunci Jawaban: A

26. Sebuah tatanan yang di dalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai..

A. Keadilan sosial
B. Absolutisme hukum
C. Perlindungan dan penegakan hukum
D. Supremasi hukum
E. Kemutlakan hukum

Kunci Jawaban: D

Baca juga: Jawaban Soal Latihan 1.2, Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 33 Kurikulum Merdeka

27. Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari …. sebagai kekuatan utama.

A. Seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat
B. TNI
C. Kejaksaan Agung
D. TNI dan POLISI
E. Seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban: E

28. Perjudian selalu meresahkan masyarakat karena mengganggu ketenangan warga. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus..

A. menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati jika ada kelompok judi
B. memaklumi para pelaku karena mencari pekerjaan sulit
C. meminta bantuan warga masyarakat untuk menangkap para pelaku perjudian
D. mencurigai setiap warga masyarakat yang berkelompok
E. menangkap dan menindak tegas para pelaku

Kunci Jawaban: E

29. Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan..

A. Sosialisasi hukum sejak dini
B. Jelasnya penegakkan hukum
C. Adanya polisi yang tegas dan profesional
D. Hukum yang memihak rakyat kecil
E. Pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum

Kunci Jawaban: A

30. Indonesia menganut paham…. untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

A. Kekuasaan MPR
B. Otonomi daerah
C. Perlindungan dan penegakkan HAM
D. Demokrasi liberal
E. Trias politika

Kunci Jawaban: E

31. Pers dapat memengaruhi pada masyarakat, karena pers memiliki fungsi sebagai....
A. kritik sosial
B. komunikator massa
C. lembaga bisnis
D. ajang kreatif dan seni
E. lembaga pendidikan

Kunci Jawaban: B

32. Sesuai dengan fungsi dan tradisinya, pers harus menjadi....
A. penyambung lidah masyarakat
B. kontrol kepentingan pemerintah
C. alat seleksi kebijakan pemerintah
D. penjaga kepentingan publik
E. pembela dan alat propaganda pemerintah

Kunci Jawaban: A

33. Setelah berperan serta dalam upaya mengembangkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan massa sebelumnya, pers nasional menunjukkan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari negara baru yang berdaulat, tidak mengherankan jika pers pada masa itu disebut....
A. sebagai pers modern
B. pers pemberani
C. sebagai pers pejuang
D. pers pers dalam alam kemerdekaan
E. pers Pancasila

Kunci Jawaban: C

34. Bagi kita, semua bentuk kemajuan teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi, kita sikapi....
A. dengan senang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
B. biasa, karena yang meamjukan teknologi bukan bangsa Indonesia
C. dengan bangga, karena semua kemajuan itu dicapai atas nama kemanusiaan
D. rasa syukur dan kita manfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup
E. dengan sedih dan kecewa, karena tidak dikembangkan oleh bangsa kita

Kunci Jawaban: A

35. Selepas Orde Baru, kebebasan pers tampak lebih bebas dan merdeka, karena....
A. adanya pencabutan undang-undang pers
B. pers tidak perlu diatur dalam undang-undang
C. bermunculan media massa baru yang lebih segar
D. presiden membubarkan departemen penerangan
E. kebijakan mengenai pers diperlonggar pemerintah

Kunci Jawaban: E

36. Pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 disebut....
A. harpaan pers Indonesia
B. pengertian pers Pancasila
E. hakikat pers Pancasila
D. tujuan pers Pancasila
E. cita-cita pers Pancasila

Kunci Jawaban: B

37. Salah satu contoh hak prerogratif presiden adalah...
A. membuat UUD
B. membuat grasi
C. menyetujui undang-undang
D. menetapkan anggota MPR
E. mengangkat anggota MPR

Kunci Jawaban: B

38. Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh....
A. MPR
B. DPR dan MPR
C. presiden
D. DPR
E. MA

Kunci Jawaban: D

39. Negara Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat, yaitu pada....
A. setelah berdirinya negara Republik Indonesia
B. setelah pemilu 1950
C. pemerintahan Orde lama
D. pada masa berlakunya Konstitusi RIS
E. pada masa berlakunya UUDS 1950

Kunci Jawaban: D

40. Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat Internasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah...
A. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
B. mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah
C. menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri
D. menciptakan stabilitas keamanan yang mantap
E. memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Kunci Jawaban: A

41. Semua orang akan sangat wajib menghormati seluruh hak asasi manusia milik orang lain dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hal ini sama seperti yang sudah ditegaskan pada…
A. Pasal 28 K ayat 1
B. Pasal 28 i ayat 2
C. Pasal 29 J ayat 1
D. Pasal 28 j ayat 1
E. Pasal 29 j ayat 3

Kunci Jawaban: D

42. Perkembangan partisipasi masyarakat terhadap hukum akan sangat terpupuk jika penegakan diterapkan melalui…
A. Setiap rumah dipajang gambar kepolisian
B. Sosialisasi hukum sejak dini
C. Transparansi hukum yang sangat sering dilakukan
D. Hukum semua rakyat kecil
E. Hukuman yang berat untuk para pelanggar hukum di Indonesia

Kunci Jawaban: B

43. Ada banyak jenis pelanggaran yang bisa dilakukan semua orang. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang melanggar hak asasi orang lain biasa disebut dengan pelanggaran…
A. Norma
B. HAM
C. Sosial
D. Budaya
E. Alam

Kunci Jawaban: B

44. Pada pasal 16 UU RI nomor 2 tahun 2002 yang mengenai kepolisian. menjelaskan secara rinci tentang apa pasal tersebut…
A. Syarat menjadi anggota Polri
B. Fungsi dari anggota Polri
C. Tugas-tugas Polri
D. Kewenangan Yang Dimiliki Polri
E. Peraturan kinerja Polri

Kunci Jawaban: D

45. Dalam penegakan hukum Indonesia dibantu oleh salah satu komisi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pelaksanaan tugas KPK ini didasari oleh undang-undang…
A. UU RI No. 30 Tahun 2002
B. UU RI No. 50 Tahun 2003
C. UU RI No. 70 Tahun 2002
D. UU RI No. 20 Tahun 2004
E. UU RI No. 40 Tahun 2022

Kunci Jawaban: A

46. Kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah…
A. Berhak melakukan 4P (Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan juga Penahanan)
B. Melakukan pemutusan sidang
C. Menentukan hukuman yang didapatkan oleh pelanggar hukum
D. Memberikan pembelaan kepada tersangka yang belum ditetapkan
E. Tidak menerima laporan kejahatan dan lain sebagainya saat malam hari

Kunci Jawaban: A

47. Pembatasan terhadap kemerdekaan mutlak pers itu justru perlu diadakan dengan alasan sebagai berikut, kecuali....
A. untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu maupun kelompok
B. melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat
C. meningkatkan ancaman subversi maupun agresi
D. melindungi ketertiban keamanan, baik yang datang dari dalam mapun datang dari luar
E. melindungi keamanan, baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar

Kunci Jawaban: C

48. Di bawah ini merupakan ciri dari sistem pers, kecuali....
A. integrasi
B. keutuhan
C. kesempurnaan
D. keterhubungan
E. ketergantungan

Kunci Jawaban: C

49. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri kebebasan pers di Indonesia adalah....
A. pers yang bebas dan bertanggung jawab
B. pers yang sehat
C. pers melakukan kontrol yang objektif
D. pers penyebar informasi yang objektif
E. pers penyebar informasi yang subjektif

Kunci Jawaban: B

50. Di bawah ini yang bukan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pers adalah UU No. 40 Tahun 1999....
A. pasal 18
B. pasal 134
C. pasal 154
D. pasal 281
E. pasal 283

Kunci Jawaban: B

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan TIK kelas 12.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.