TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Operator Angkutan alami peningkatan biaya operasional, karena harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan menantang usai jalan nasional di depan Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, ambles pada Senin 7 Juli 2025. 

Hal tersebut diungkapkan, Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya Sena pada, Rabu 9 Juli 2025. 

“Ya dampaknya pasti kami mengalami kerugian ya di sana. Artinya biaya operasional tambah nih. Jadi perhitungannya bertambah jalurnya dari Singaraja ke Denpasar itu,” katanya. 

Ia menjelaskan, selain bertambahnya konsumsi bahan bakar, resiko kerusakan kendaraan juga meningkat akibat kondisi medan yang berat di jalur alternatif.

Baca juga: Hari ke-8 Pencarian, Tim SAR Gabungan Evakuasi 2 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya 

Baca juga: NAIK! Harga Emas Batangan Hari Ini 9 Juli di Galeri24 Jstore Gatzu Denpasar Bali, 5 Gram Rp9 Jutaan

“Uang bensin ya, bahan bakar kemudian resiko juga ya. Resiko-resiko karena medannya juga cukup ini kan nih, cukup terjal jadi itu juga resiko ya. Sebuah resiko. Jadi mau tidak mau ya dilalui dulu,” imbuhnya.

Menurut Arthaya, hingga saat ini belum ada laporan dari anggota Organda mengenai pengurangan jumlah armada, khususnya untuk angkutan penumpang.

Namun pada angkutan  barang, kemungkinan besar ada penyesuaian karena harus menyesuaikan dimensi kendaraan.

“Kalau barang-barang sih kemungkinan besar karena banyak yang harus over dia. Ya saat ini lah mau tidak mau tidak ada lagi overload. Nah, terpaksa over dimensi kan, terpaksa kan, karena harus lewat medan berat,” jelasnya.

Terkait kemungkinan kenaikan tarif angkutan, akibat lonjakan biaya operasional, ia menyebut belum ada keputusan, khususnya untuk tarif angkutan ekonomi yang diatur oleh pemerintah.

“Belum, belum ada ini ya. Kalau tarif eksekutif, bus eksekutif itu tidak diatur oleh pemerintah. Itu diatur oleh PU masing-masing. Nggih ya, setelah kenaikan tarif itu mereka yang merasakan layanannya berkurang atau tidak,” kata Arthaya.

Ia menegaskan, Organda belum menerima laporan resmi dari anggota terkait kenaikan tarif. Namun, jika pun ada, hal tersebut dianggap wajar mengingat beban operasional yang meningkat.

“Belum, belum ada. Kalaupun itu ada, itu hal yang wajar itu ya, karena jalurnya seperti itu, jadi BOP-nya meningkat operasionalnya. Iya, tapi itu tidak masuk di kelas ekonomi. Kalau kelas ekonomi harus menunggu keputusan pemerintah,” jelasnya.

Ketika ditanya potensi kenaikan tarif, Arthaya menyatakan perlu perhitungan matang. “Belum saya belum tahu menghitungnya belum. Itu harus dihitung dulu ya. Jadi tidak boleh gampang menyatakan persentase. Dihitung dulu,” ujarnya.

Di sisi lain, kemacetan di jalur alternatif seperti Gitgit juga menjadi kendala. Arthaya menyarankan agar angkutan pariwisata dan truk-truk besar dialihkan melalui jalur Kintamani atau Karangasem, tergantung tujuan akhir.

“Kendala iya, pasti kemacetan ada di jalur Singaraja itu. Mungkin bisa dipecah harus lewat Kintamani sebagian. Kalau yang ini Gitgit. Dan bus wisata yang bisa dialihkan ke sana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jalur Gitgit kini sudah cukup padat, terlebih saat akhir pekan, sehingga pengalihan rute menjadi solusi sementara yang perlu segera dilakukan.

“Kalau bus yang reguler bisa tetap lewat sini, reguler yang bus-bus jurusan Denpasar ke Jawa, kalau yang pakai wisata kami sarankan dan truk-truk itu ke Kintamani. Nggak memungkinkan lagi karena itu sudah macet. Hari Sabtu Minggu aja sudah macet. Apalagi ke tambahan ini kan nggak mungkin lagi,” tegasnya.

Meski menghadapi berbagai kendala, sejauh ini belum ada keluhan dari penumpang, dan jumlah penumpang pun belum menunjukkan penurunan signifikan.

“Penumpang belum ada yang komplain. Penurunan belum, masih tetap saja. Hanya saja, kita kan jalan, jalan alternatif perlu dipikirkan bersama lewat mana, dipecah,” tutupnya. (*)