Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2026 untuk pembangunan fisik gedung poliklinik di RSUD Wangaya.
Pembangunan ini direncanakan dimulai pada pertengahan tahun 2026.
Hal ini sebagai langkah awal revitalisasi fasilitas kesehatan tertua di Kota Denpasar tersebut.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengungkapkan hal itu saat diwawancarai pada Rabu 9 Juli 2025.
Baca juga: RSUD Wangaya Denpasar Bali Rawat 636 Pasien DBD Selama 2025, Satu Orang Meninggal
Menurutnya, pembangunan poliklinik merupakan bagian awal dari rencana perbaikan infrastruktur RSUD Wangaya yang sudah berusia ratusan tahun.
“Sebelumnya, perbaikan total RSUD Wangaya dirancang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui pemerintah pusat. Namun karena proses KPBU memerlukan waktu cukup panjang, maka pola pembiayaan tahap awal diubah agar bisa segera direalisasikan,” jelasnya.
Anggaran Rp 100 miliar dari APBD akan digunakan untuk membiayai pembangunan awal poliklinik.
Setelah itu, pembangunan gedung lainnya akan dilanjutkan dengan pendanaan dari KPBU.
"Ini langkah percepatan. Kita mulai dulu dari APBD, baru sisanya menggunakan KPBU,” tambah Arya Wibawa.
Ia menekankan, proses pembangunan gedung-gedung baru di RSUD Wangaya tidak dapat dilakukan secara serentak.
Hal ini karena pelayanan kesehatan harus tetap berjalan setiap hari.
Oleh karena itu, pengerjaan akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan terhadap layanan kepada masyarakat.
Setelah pembangunan poliklinik rampung, rencana selanjutnya adalah membangun ruang rawat inap, rumah duka, dan fasilitas lainnya mulai tahun 2027.
“Kalau dikerjakan serentak tentu tidak memungkinkan. Pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” paparnya.
Sebelumnya, total kebutuhan anggaran untuk pembangunan kembali seluruh fasilitas RSUD Wangaya dengan skema KPBU diperkirakan mencapai Rp 300 miliar.
Namun dengan sebagian pembangunan dibiayai dari APBD, jumlah tersebut akan dikaji ulang.
“Karena poliklinik kita biayai langsung, nanti akan dihitung kembali kebutuhan untuk pembangunan selanjutnya,” ujarnya. (*)
Kumpulan Artikel Bali