Baca tanpa iklan
Beberapa studi Sarjana Terapan yang dibuka di ISI Bali untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana Tahun 2025 di antaranya Seni Karawitan sebanyak 10 calon mahasiswa, Seni Pedalangan sebanyak 3 calon mahasiswa, Pendidikan Seni Pertunjukan sebanyak 5 calon mahasiswa, Bisnis Digital sebanyak 10 calon mahasiswa, Teater sebanyak 7 calon mahasiswa, Kriya sebanyak 5 calon mahasiswa, Animasi sebanyak 5 calon mahasiswa dan Arsitektur sebanyak 10 calon mahasiswa. Sehingga total calon mahasiswa yang dapat mengikuti program ini sejumlah 55 orang di ISI Bali.
Adapun ketentuan yang harus diikuti calon mahasiswa diantaranya dalam satu keluarga dimaksud belum ada sarjana dan berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.
Ketentuan tersebut dinyatankan melalui Surat Keterangan Orang Tua Calon Mahasiswa dan Bandesa Adat setempat dengan materai cukup.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp1.400.000,- per bulan per mahasiswa.
Pemerintah Provinsi Bali juga menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta Biaya Pendaftaran.
Pendaftaran melalui Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru https://natamahardika.isi-dps.ac.id/ sampai tanggal 29 Juli 2025. Kontak Helpdesk melalui Nomor WA: +62 811-391-151.
Sebelumnya, dalam rangka peningkatan kualitas dan mewujudkan SDM Bali unggul Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan program satu keluarga satu sarjana, diprioritaskan bagi keluarga yang miskin.
Hal tersebut ia sampaikan pada Podcast bersama Tribun Bali, di Gedung Kertha Saba, Rumah Jabatan Gubernur pada Rabu 11 Juni 2025 lalu.
“Karena dengan satu sarjana satu keluarga kalau anak tersebut produktif sudah bisa mengatasi masalah ekonomi di keluarganya."
"Untuk program ini saya bekerja sama dengan semua perguruan tinggi yang ada di Bali, perguruan tinggi negeri maupun perguruan swasta,” jelas Koster.
Sebelumnya, Koster sudah mengumpulkan seluruh rektor, baik Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bali.
Pada pengumpulan Rektor tersebut, Koster berdiskusi berapa kemampuan universitas untuk menggratiskan pendidikan ke masyarakat miskin.
Nantinya program ini tidak akan ada pengutan apa-apa ke mahasiswa, kecuali untuk kegiatan wisuda.
Mulai dari SPP, uang gedung mahasiswa tidak dibebankan.
Sehingga betul-betul gratis untuk di universitas swasta.