Bali Ocean Days 2026, Negara-Negara Kepulauan Serukan Aksi Nyata Hadapi Krisis Laut

TRIBUN-BALI.COM., MANGUPURA - Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP), Didit Herdiawan Ashaf, menyerukan dan mengajak negara-negara kepulauan untuk menyelamatkan laut.

Hal ini disampaikan Wamen Didit dalam sambutannya saat membuka Bali Ocean Days 2026 Conference & Showcase, pada Jumat 30 Januari 2026, di InterContinental Resort Jimbaran, Bali.

“Lautan kita memanggil aksi kolektif kita untuk menyelamatkan dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Saya pikir Indonesia dan negara kepulauan terbesar di dunia harus menegaskan kembali komitmen terhadap ekonomi biru yang berkelanjutan,” kata Wamen Didit.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bagi Indonesia dan negara-negara kepulauan, lautan adalah bagian dari peradaban dan juga sejarah, identitas, dan masa depan.

Baca juga: KKP Siap Gelar Ocean Impact Summit 2026 Di Bali Bulan Juni Mendatang

Dan saat ini lautan menghadapi ancaman serius, di mana air laut menghangat, peningkatan pengasaman, runtuhnya perikanan, dan polusi laut.

Dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia menerapkan lima program prioritas ekonomi biru.

“Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen perairan kita pada tahun 2045, lalu menerapkan perikanan yang bertanggung jawab, mempromosikan budidaya perikanan berkelanjutan dan memperkuat pengawasan ekosistem di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir dalam mengurangi sampah plastik di laut,” jelas Wamen Didit.

Pembukaan Bali Ocean Days 2026 ditandai dengan pemukulan gong oleh Wamen KKP Didit didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Seruan aksi nyata menghadapi krisis laut dan dampak perubahan iklim yang semakin mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pun di dukung oleh para perwakilan negara kepulauan dari Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles.

Dukungan tersebut disampaikan dalam sesi satu talkshow Bali Ocean Days 2026 Conference & Showcase yang mengangkat tema “Island Nations, Climate Crisis, and the Future of the Ocean”.

Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini, Jelta Wong, serta Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN Nico Barito berbagi pengalaman negaranya sebagai garda depan (frontline) dalam menghadapi kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya laut.

Menurut mereka, negara-negara kepulauan berada pada posisi yang paling rentan, tetapi sekaligus memiliki kepentingan paling besar untuk mendorong perubahan cara dunia memperlakukan laut.

“Negara kepulauan tidak punya kemewahan untuk menunda. Bagi kami, ini bukan isu masa depan, ini adalah realitas hari ini,” ujar salah satu pembicara dalam sesi tersebut.

Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perikanan, keamanan pangan, pariwisata, serta keberlangsungan komunitas pesisir, serta menekankan bahwa adaptasi dan perlindungan laut harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

Mereka juga menegaskan pentingnya dukungan internasional, baik dalam bentuk kebijakan global, pembiayaan iklim, maupun alih teknologi, agar negara-negara kepulauan tidak berjuang sendirian menghadapi krisis.