MUI Bali Gelar Mukerda I, Mahrusun Hadiyono Tekankan Peran Strategis dan Moderasi Beragama

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali pada Sabtu 28 Februari 2026 menggelar Pengukuhan, Taaruf, dan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I untuk masa khidmat 2025-2030.

Kegiatan berlangsung di HARRIS Hotel & Conventions Denpasar, Sabtu 28 Februari 2026, pembukaan Mukerda ditandai dengan pemukulan rebana.

Hadir mewakili Ketua Umum MUI yakni Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum MUI Bali, H. Mahrusun Hadiyono, menegaskan pentingnya posisi MUI sebagai pelayan umat dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni di Pulau Dewata.

Baca juga: Momentum Ramadhan, Idul Fitri dan Nyepi Berbarengan, MUI Bali: Kian Pererat Kerukunan Antar Umat 

Selain itu H. Mahrusun menyampaikan bahwa MUI membawa tiga mandat utama dalam menjalankan amanahnya, pertama Warisatul Anbiya: Menjadi penerus tugas-tugas kenabian dalam membimbing umat.

Kedua Khadimul Ummah: Menjadi pelayan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan umat. Dan ketiga Shodiqul Hukumah: Menjadi mitra kerja pemerintah dalam menyukseskan pembangunan, khususnya di Provinsi Bali.

“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia dengan kekhasan pluralisme dan multikulturalismenya. MUI harus mampu menghadirkan Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin, Islam yang moderat, dan berkontribusi nyata bagi perkembangan daerah,” kata H. Mahrusun.

Melalui Mukerda ini, ia berharap MUI Bali dapat merumuskan rencana kerja tahunan yang terukur dan realistis.

Ia pun menekankan dan menegaskan bahwa MUI tidak boleh hanya hadir dalam tataran normatif, tetapi harus menjadi bagian dari solusi.

Rumusan rencana kerja tahunan yang jadi prioritas penguatan meliputi penguatan aktivitas ibadah dan edukasi keagamaan.

Lalu mendorong penguatan ekonomi umat dan pemberdayaan lembaga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, mengatasi degradasi moral, serta pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu memperkuat persatuan antar lembaga dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Di tengah dinamika globalisasi, Ketua MUI Bali mengingatkan adanya potensi ancaman seperti radikalisme, penyebaran informasi keagamaan yang keliru, hingga ketimpangan ekonomi.

“MUI tidak boleh berjalan lambat. Kita harus responsif, adaptif, dan inovatif. Musyawarah ini adalah momentum untuk menyatukan langkah agar seluruh pengurus bergerak dalam satu visi dan satu semangat,” tegasnya.

Apresiasi setinggi-tingginya disampaikannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat yang hadir.

Menurutnya, membangun Bali yang harmonis merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas pemerintah semata.

Mukerda ini diharapkan menghasilkan empat output utama di antaranya program kerja yang aplikatif, tata kelola organisasi yang profesional, komitmen bersama untuk membangun umat yang berdaya, bermartabat, dan bersatu.(*)

Kumpulan Artikel Bali