Sengketa Dharma Experience, Peter Grant Bantah Premanisme, Ungkap Bukti Penggunaan Dana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polemik sengketa yang menyeret nama Dharma Experience di kawasan Labuan Sait, Pecatu, Badung, Bali, kian memanas setelah muncul pemberitaan yang menyudutkan PT Melali Management and Consultancy. 

Direktur Utama perusahaan tersebut, Peter Wallace Grant, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai tudingan yang beredar di ruang publik.

Grant menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya yang hanya bersumber dari satu pihak telah menimbulkan kekeliruan faktual yang merugikan nama baik perusahaan.

Baca juga: Sengketa Dharma Experience, Dirut Jake Seret Sejumlah Bule Aussie dan Puluhan Pria ke Ranah Hukum

"Tidak ada premanisme, tidak ada ancaman. Ini harus diluruskan. Apa yang terjadi adalah bagian dari langkah korporasi untuk memastikan keputusan perusahaan dijalankan sesuai hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," tegasnya kepada Tribun Bali, pada Selasa 5 Mei 2026.

Terkait dualisme kepemimpinan yang sempat disinggung, Peter Grant menyatakan dengan tegas kedudukan hukumnya.

"Perlu kami luruskan bahwa saya Peter Wallace Grant adalah Direktur Utama PT Melali Management and Consultancy yang sah secara hukum," ungkapnya.

Baca juga: EKSTREM! Suami Berulang Kali Ngamar Bareng Cewek, Cucu Wapres Suruh Minum Air Rendaman Kakinya

Ia menjelaskan bahwa hal itu ditentukan oleh pemegang saham dan memenuhi kuorum sebagaimana tercatat dalam akta perusahaan per tanggal 31 Maret 2026.

Terkait pengangkatan direktur baru berinisial Bintang TH yang sempat dipersoalkan, Grant menegaskan bahwa pengangkatan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme yang sah secara hukum.

"Pengangkatan tersebut dilakukan melalui RUPSLB yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Merespons gugatan yang dilayangkan pihak lain melalui Gugatan No. 99/C.JSM/G.PMH/IV/2026 di Pengadilan Negeri Denpasar. 

Grant menambahkan bahwa gugatan tersebut tidak serta-merta menggugurkan keabsahan RUPSLB maupun legitimasi kepemimpinan perusahaan yang berjalan saat ini, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai konflik penguasaan fisik bangunan, Peter Grant mengklarifikasi bahwa ada batas yang jelas antara area usaha yang disewa pihak lain dengan area kantor milik perusahaan. 

Perjanjian sewa dengan CV Budha Dharma Jaya, secara spesifik hanya mencakup area restoran.

"Tindakan pengambilalihan ruang kantor pada 20 April 2026 adalah hak sah PT Melali selaku pihak yang membangun dan menyewakan area usaha, dan sama sekali tidak melanggar perikatan sewa yang ada karena berada di luar lingkup perjanjian tersebut," jelasnya.

Meski sempat tertunda karena adanya klaim perpanjangan sewa yang sebelumnya tidak diketahui jajaran direksi, pihak perusahaan kini tengah menelusuri keabsahan dokumen tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Grant juga membantah keras narasi yang menyebut adanya intimidasi atau ancaman dalam insiden di lapangan. 

Baginya, kehadiran perwakilan perusahaan bernama Almando adalah semata untuk menjalankan instruksi resmi.

"Seluruh komunikasi berlangsung secara baik-baik, sopan, dan tidak disertai ancaman maupun tindakan intimidasi," tutur Grant. 

"Penyebutan bahwa kunci akan diganti adalah pemberitahuan teknis administratif yang wajar dalam proses pengambilalihan aset, bukan sebuah ancaman," sambungnya. 

Ia menambahkan bahwa tidak ada kekerasan fisik maupun tekanan psikologis, bahkan dokumen diserahkan secara sukarela.

Soal narasi yang menggambarkan adanya pengerahan puluhan orang dengan tujuan menekan pihak tertentu, Grant menyebutnya berlebihan dan tidak sesuai fakta.

"Kehadiran orang-orang di lokasi bukan untuk mengintimidasi. Itu bagian dari pengamanan operasional dan aset perusahaan. Semua berjalan tanpa kekerasan," jelasnya.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tuduhan terhadap para investor asal Australia. 

Grant menegaskan bahwa keterlibatan mereka adalah murni upaya sah untuk melindungi investasi, dan konflik yang terjadi merupakan sengketa bisnis dan korporasi yang kompleks bukan tindakan kriminal seperti yang dikesan sebagian pemberitaan.

Khusus mengenai persoalan keuangan yang sempat memanas, Grant mengungkap fakta baru yang cukup mengejutkan.

"Mengenai dugaan penggelapan sejumlah dana, PT Melali telah memiliki pernyataan tertulis dari Jake Seaforth Mackenzie sendiri yang mengakui penggunaan dana tersebut untuk keperluan pribadi," ungkapnya. 

Ia menekankan bahwa pengakuan tertulis ini menggugurkan narasi penggelapan yang dituduhkan sebelumnya, dan pihaknya kini tengah melakukan investigasi lebih lanjut melalui langkah-langkah hukum yang sah di Indonesia.

Dalam konteks itu pula, langkah pelaporan ke Polda Bali disebut sebagai bagian dari upaya mencari kepastian hukum, bukan untuk menekan pihak lain.

"Kami memilih jalur hukum agar semuanya jelas dan transparan. Bukan untuk menyeret opini publik, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum," ungkapnya.

Perusahaan juga mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam kasus ini, dan meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Peter Grant menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya asas praduga tidak bersalah serta keberimbangan informasi dalam karya jurnalistik.

"Kami hanya ingin satu hal, keadilan berdasarkan hukum. Biarkan proses berjalan, dan jangan membentuk opini yang tidak berdasar," kata dia. 

"Semuanya, termasuk dugaan penggelapan yang terungkap setelah audit, akan kami ungkap pada waktunya," pungkasnya. (*)