KEK Keuangan di Bali Selatan Dikritisi HIPMI, Ajus Linggih: Mungkin Buleleng atau Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan di Bali.

Namun dengan catatan keras terkait pemerataan wilayah, pria yang akrab disapa Ajus Linggih ini menolak jika proyek strategis tersebut kembali dipusatkan di wilayah Bali Selatan, yang dinilainya sudah terlalu padat dan justru akan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di Pulau Dewata.

"Saya menyambut positif adanya KEK Keuangan, tapi saya kurang setuju dengan rencana lokasi jika lagi-lagi diletakkan di Bali Selatan," ujar Ajus Linggih dijumpai Tribun Bali di sela-sela acara Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026 yang berlangsung di Universitas Warmadewa, Sabtu 16 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus hadir untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Bali agar dampak pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh satu wilayah saja.

Baca juga: PANSUS TRAP Dukung KKP Hentikan Aktivitas Laut di KEK Kura-kura, Ini Dasar Kuat Kekhawatirannya!

Ia secara spesifik menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan wilayah Bali Utara atau Timur, seperti Buleleng atau Karangasem, sebagai lokasi alternatif yang lebih strategis untuk pemerataan infrastruktur dan ekonomi.

"Jadi saya harap ketika memang pemerintah pusat memutuskan untuk ada KEK Keuangan di Bali, dilaksanakan di daerah-daerah lain selain Bali Selatan," bebernya.

"Kalau boleh, kalau saya melihat, mungkin ya di antara Buleleng, Karangasem, mungkin di daerah situ," imbuh Ajus Linggih.

Penegasan ini disampaikan Ajus di tengah penyelenggaraan Forbisda BPD HIPMI Bali yang mengusung tema "Sustainable Green Building: Membangun Kolaborasi Arsitek dan Pengusaha Muda Untuk Masa Depan Berkelanjutan".

Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara HIPMI Bali dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Bali guna mengantisipasi masifnya pembangunan hunian dan akomodasi agar tidak merusak lingkungan Bali yang wilayahnya semakin terbatas.

Ajus, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, menekankan bahwa penerapan bangunan hijau yang berkelanjutan adalah sebuah keharusan bagi masa depan Bali.

Lebih lanjut, Ajus melihat potensi besar Bali sebagai safe haven atau tempat aman bagi investor dan wisatawan mancanegara di tengah ketidakpastian politik serta ekonomi global saat ini.

Momentum ini harus dimanfaatkan dengan menciptakan infrastruktur yang memadai dan mempersiapkan pengusaha lokal agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

"Kita harus menciptakan pemain-pemain lokal yang kuat, sehingga kita tidak cuma bisa menuntut pemerintah, tapi juga bisa bergandengan tangan dengan investor-investor baru," ujar dia.

Dalam rangkaian Forbisda tersebut, BPD HIPMI Bali juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Warmadewa sebagai langkah konkret penguatan komitmen pembangunan berbasis lingkungan.

Selain seminar bisnis dan arsitektur, acara ini turut mengumumkan pemenang kompetisi ide bisnis dan sayembara desain fasad Sekretariat HIPMI Bali.

Semangat pertumbuhan ini tercermin dari data keanggotaan HIPMI Bali yang kini hampir menyentuh angka 700 orang, dengan tren peningkatan signifikan mencapai 60 anggota baru hingga Mei 2026, menuju target besar 1.000 anggota di akhir masa kepengurusan. (*)

Kumpulan Artikel Bali