DPRD Bali Soroti Ketimpangan Fasilitas Pendidikan dan Celah Aplikasi SPMB

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Komisi IV DPRD Bali menaruh perhatian serius terhadap isu kesenjangan kualitas dan sarana prasarana antar-sekolah di Pulau Dewata. Fakta ini mencuat ke permukaan saat jajaran Komisi IV menggelar kunjungan kerja ke kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali pada Selasa 19 Mei 2026. 

Dalam forum tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mendesak pemerintah agar menghentikan ego sentrisme terhadap sekolah favorit dan mulai mengalihkan fokus ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

Suwirta menilai, ketertinggalan banyak sekolah dari aspek infrastruktur hingga mutu pembelajaran terjadi karena konsentrasi anggaran dan perhatian publik selama ini cenderung menumpuk di sekolah unggulan saja.

Baca juga: TERTANGKAP Basah di Ubung, Satpol PP Bali Amankan Manusia Silver, Imbau Jangan Beri Uang di Jalan!

Guna mengatasi masalah menahun ini, Komisi IV menyatakan kesiapannya untuk turun ke lapangan bersama Disdikpora Bali untuk melakukan pemetaan berkala.

“Kami di Komisi IV siap membahas secara khusus bagaimana potensi sekolah-sekolah di pinggiran. Data yang dimiliki nanti kita kolaborasikan supaya ada data pasti dan bisa menentukan skala prioritas,” ujar mantan Bupati Klungkung dua periode tersebut.

Baca juga: Bobol Dana KUR dan KUPRA Rp 8,9 M, 2 Marketing Bank BRI Kreneng Denpasar dan 5 Calo Jadi  Tersangka

Solusi Jangka Panjang SPMB 2026/2027

Selain ketimpangan fasilitas, agenda pertemuan juga membedah kesiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Disdikpora Bali sendiri telah memetakan skema kuota penerimaan SMA Kategori A dengan Jalur domisili (25 persen), afirmasi (20 % ), prestasi (50 % ), dan mutasi (5 % ). SMA Kategori B dengan Jalur domisili (35 % ), afirmasi (20 % ), prestasi (40 % ), dan mutasi (5 % ).

Dan SMK Didominasi oleh jalur prestasi sebesar 75 % .

Kendati skema tersebut sudah diatur, Suwirta mengingatkan bahwa dinamika lapangan selalu dipicu oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Solusi pragmatis seperti pengaturan kuota dianggap tidak akan cukup tanpa adanya langkah ekspansif.

“Satu-satunya solusi jangka panjang adalah membuat ruang kelas baru. Tolong dipetakan dengan baik wilayah yang memang membutuhkan tambahan sekolah atau ruang belajar,” tegas Suwirta.

Catatan Kritis untuk Aplikasi Pendaftaran

Suwirta juga mewanti-wanti Disdikpora terkait performa aplikasi SPMB yang dijadwalkan meluncur Juni mendatang. Mengaca pada evaluasi tahun-tahun sebelumnya, ia membeberkan adanya celah krusial pada sistem verifikasi, di mana sistem sempat meloloskan dokumen kosong yang ia unggah sebagai bentuk uji coba.

“Itu kelemahan aplikasi. Makanya harus dilakukan simulasi dan pengujian berkali-kali. Aplikasi itu dibuat manusia, jadi pasti ada kelemahan yang harus dikoreksi,” tuturnya.

Menanggapi catatan tersebut, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menegaskan bahwa SPMB tahun ini dirancang demi melahirkan sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul dan berbasis kearifan lokal, sejalan dengan konsep pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Meski begitu, Wesnawa Punia tidak menampik adanya sejumlah rapor merah dalam potret pendidikan saat ini. Mulai dari overkapasitas rombongan belajar di sekolah negeri tertentu hingga berlakunya sistem giliran belajar (double shift), sementara potensi sekolah swasta terakreditasi justru belum terberdayakan secara optimal.

Ia juga menyoroti miringnya persepsi publik terkait adanya "jalur nonformal" serta ketidakakuratan nilai rapor dalam menggambarkan kemampuan asli siswa di lapangan.

“Seleksi berbasis nilai rapor juga dinilai belum sepenuhnya objektif dalam merepresentasikan kompetensi riil peserta didik. Terdapat disparitas antara nilai administratif rapor dengan hasil Tes Kemampuan Akademik, khususnya pada aspek literasi dan numerasi,” jelas, Wesnawa.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, Disdikpora Bali kini mulai menggeser indikator kelulusan dari yang semula bersifat administratif menjadi berbasis kompetensi.

Di sisi lain, masyarakat diimbau tidak panik. Berdasarkan data proyeksi kelulusan tahun ini, jumlah lulusan SMP/MTs di Bali tercatat berada di angka 56 ribu lebih siswa, sedangkan total daya tampung bangku SMA/SMK (negeri dan swasta) mencapai 94 ribu lebih kursi. Secara matematis, kuota yang tersedia masih sangat longgar untuk menyerap seluruh lulusan yang ada.