Harga BBM Pertamax Naik, 2 Kabupaten di Bali Ini Perketat Efisiensi Anggaran Operasional

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026 dipastikan berdampak pada belanja operasional pemerintah daerah di Bali.

Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah penyesuaian anggaran, khususnya yang berkaitan dengan transportasi dan operasional kendaraan dinas.

Meski demikian, kedua pemerintah daerah memastikan pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip efisiensi penggunaan anggaran.

Pemkab Klungkung Minta OPD Perketat Efisiensi Anggaran

Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, mengatakan kenaikan harga Pertamax berpotensi memengaruhi sejumlah pos belanja operasional, termasuk anggaran transportasi dan perjalanan dinas organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Pertamina Ungkap Alasan Harga Pertamax Naik di Bali, Buleleng Sesuaikan Belanja BBM Kendaraan Dinas

Menurutnya, sebelum kenaikan harga BBM terjadi, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui berbagai langkah efisiensi.

"Pastinya akan ada penyesuaian. Sebelum ini juga kami sudah bersurat ke masing-masing OPD agar penggunaan anggaran yang ada bisa dilakukan secara efektif dan efisien," ujar Lesmana, Kamis 11 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan anggaran operasional yang berkaitan dengan transportasi.

Karena itu, evaluasi penggunaan anggaran di setiap OPD akan terus dilakukan.

Meski ada penyesuaian, Lesmana menegaskan program-program prioritas daerah tidak akan terganggu.

Pemerintah hanya akan menyesuaikan pola pelaksanaan kegiatan agar lebih hemat dan efektif.

"Bupati sudah bersurat kepada seluruh OPD agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Program tetap harus berjalan, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan kondisi yang ada saat ini," katanya.

Pemkab Klungkung juga berencana membahas lebih lanjut skema penyesuaian anggaran dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan operasional masing-masing perangkat daerah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kemandirian dan ketahanan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi yang berkembang saat ini.

"Mempertimbangkan kondisi keuangan daerah saat ini, kemandirian yang diharapkan," ungkap Lesmana.

Pemkab Buleleng Terapkan Sistem Real Cost untuk Belanja BBM