Mendagri Tito: Strategi Pemerintah Tekan Harga Beras, Penyaluran Beras SPHP dan Bantuan Pangan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga beras, terutama di 214 kabupaten yang harganya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Mendagri mengatakan, pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. 
Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg).

Kebijakan ini, terbukti efektif dalam meredam gejolak harga di sejumlah daerah. Sebagai bukti, Mendagri mencatat adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras, dari 51 menjadi 58.

Baca juga: USAI Kremasi, 26 Abu Jenazah Telantar Dilarung di Pantai Padang Galak!

Baca juga: TEWAS Sri Usai Kecelakaan di Jalan Tol Bali Mandara, Tragedi di Jalur Sepeda Motor!

Menurut analis politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, intervensi pasar ini adalah langkah taktis yang tepat untuk mencegah kerawanan pangan. 

“Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu,” ujar Jimmy. 

Ia menambahkan, intervensi pasar cukup efektif dalam jangka pendek, selama tidak ada “oknum yang bermain di air keruh.”

Meskipun intervensi pasar memberikan hasil positif, stabilitas harga beras dalam jangka panjang memerlukan strategi yang lebih komprehensif. 

Jimmy Nami menekankan, upaya pemerintah harus menyentuh level produksi dan distribusi yang merata.
Menurutnya, pemerintah perlu menstimulasi produksi di tingkat petani dengan kebijakan propetani, seperti penyediaan bibit dan pupuk. 

Langkah ini membutuhkan kolaborasi antarinstitusi, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. 

Jimmy juga menambahkan pentingnya mitigasi bencana untuk mencegah kerawanan pangan.
Selain itu, Jimmy menilai, pemerintah harus mengendalikan penuh pasokan beras agar rantai pasok tidak dikuasai oleh segelintir pengusaha. 

Hal ini penting untuk memastikan harga tetap terkontrol dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan menggabungkan intervensi jangka pendek dan perbaikan fundamental pada produksi dan distribusi, pemerintah dapat menciptakan stabilitas harga beras yang berkelanjutan dan menjamin ketahanan pangan nasional. (*)