KUR Perumahan BNI Tumbuh Positif, Penyaluran Tembus Rp 810,31 Miliar

TRIBUN-BALI.COM - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat minat masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif sejak diluncurkan pada akhir 2025. Hingga 17 Januari 2026, total penyaluran KPP BNI telah mencapai Rp 810,31 miliar kepada 818 debitur.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menjelaskan, penyaluran tersebut terdiri dari dua skema. Dari sisi demand, realisasi mencapai Rp 241,88 miliar kepada 671 debitur. Sementara dari sisi supply, pembiayaan mencapai Rp 568,43 miliar yang disalurkan kepada 147 debitur. 

“Capaian ini mencerminkan minat dan kebutuhan pembiayaan perumahan yang cukup baik dari masyarakat, seiring meningkatnya awareness terhadap skema KPP serta dukungan kebijakan pemerintah di sektor perumahan,” ujar Iqbal, Selasa (20/1).

Dari sisi mekanisme penyaluran, BNI aktif melakukan pemasaran dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat untuk memperluas akses pembiayaan KPP.

Baca juga: CINTA Terlarang Jadi Dugaan Motif Pasangan Nekat Ulah Pati di Buleleng, Polisi Utarakan Hal Ini

Baca juga: Tabel Simulasi Hitungan Angsuran KUR BPD Bali Januari 2026, Dokumen untuk Pinjaman dari Rp5 Juta

Perseroan juga menawarkan skema KPP secara selektif kepada debitur eksisting yang memiliki kebutuhan pembangunan, renovasi, maupun pembelian rumah, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. 

Sementara dari sisi supply, BNI melakukan pendekatan kepada asosiasi pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, serta pedagang bahan bangunan.

Pendekatan juga dilakukan kepada pengembang yang telah bekerja sama dengan BNI untuk memperkuat ekosistem penyaluran KPP.

Dari sisi kualitas aset, hingga saat ini portofolio KPP BNI masih mencatatkan kolektibilitas 100 persen atau belum terdapat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Hal ini sejalan dengan usia produk yang relatif baru diluncurkan pada akhir 2025.

“Meski demikian, BNI tetap menerapkan asesmen kredit yang prudent serta pemantauan portofolio secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas pembiayaan ke depan,” kata Iqbal.

Untuk tahun 2026, BNI menargetkan plafon penyaluran KPP sisi demand sebesar Rp 1 triliun dan sisi supply sebesar Rp 500 miliar.

Pencapaian target tersebut akan ditopang melalui penguatan sosialisasi produk, optimalisasi basis debitur eksisting, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan. 

BNI juga melakukan pemetaan wilayah dengan kebutuhan perumahan tinggi, termasuk kawasan penyangga perkotaan, daerah pertumbuhan ekonomi baru, serta wilayah dengan aktivitas UMKM yang berkembang.

“Sinergi dengan pengembang skala kecil, koperasi, penyedia bahan bangunan, dan asosiasi UMKM terus diperkuat guna menciptakan pipeline calon debitur KPP yang berkelanjutan,” kata dia. (kontan)