DAGING Sapi Tembus Rp146.600 Per Kg, Harga Pangan Meroket Jelang Hari Raya, Beras Relatif Stabil

TRIBUN-BALI.COM – Harga sejumlah komoditas pangan mulai merangkak naik sepekan menjelang Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Lebaran Idulfitri 2026.

Lonjakan permintaan masyarakat ini mendorong kenaikan harga berbagai bahan pokok, terutama protein hewani dan cabai.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia menunjukkan harga daging sapi kualitas I di tingkat pedagang eceran nasional telah mencapai Rp146.600 per kilogram (kg) pada Minggu (15/3) pukul 09.55 WIB. Angka ini sudah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) pemerintah sebesar Rp140.000 per kg.

Sementara itu, daging sapi kualitas II tercatat berada di kisaran Rp138.550 per kg, atau masih mendekati batas atas harga acuan. Harga daging ayam ras berada di level Rp41.950 per kg, sedangkan telur ayam ras tercatat Rp33.050 per kg.

Baca juga: IMBAS Perang Timur Tengah di Bali Paling Signifikan, PHRI Sebut Bisnis Pariwisata Terdampak Konflik!

Baca juga: MEMBLUDAK! 5 Jam Baru Tiba di Areal Penyekatan, 152.224 Penumpang Menyeberang dari Bali ke Gilimanuk

Untuk komoditas bumbu dapur, harga bawang merah berada di kisaran Rp44.100 per kg dan bawang putih Rp40.500 per kg. Tekanan harga juga terlihat pada komoditas cabai.

Cabai rawit merah tercatat Rp84.550 per kg, cabai rawit hijau Rp55.000 per kg, cabai merah besar Rp48.150 per kg, dan cabai merah keriting Rp47.300 per kg.

Lain halnya dengan harga beras yang masih relatif stabil. Beras kualitas bawah I dan II masing-masing berada di level Rp14.500 per kg. Adapun beras medium I tercatat Rp15.950 per kg dan medium II Rp15.850 per kg. Beras kualitas super I diperdagangkan Rp17.200 per kg dan super II Rp16.750 per kg.

Di sisi lain, gula pasir premium tercatat Rp19.950 per kg dan gula lokal Rp18.700 per kg. Untuk minyak goreng, harga minyak curah berada di kisaran Rp19.350 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp22.850 per liter, serta kemasan bermerek II Rp21.850 per liter.

Pemerintah memastikan pergerakan harga masih dalam batas terkendali. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menyebut pemerintah terus memantau harga daging sapi yang permintaannya meningkat menjelang Idulfitri di sejumlah daerah, baru-baru ini di Jawa Barat.

“Untuk itu, Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Jawa Barat turun meninjau ke Pasar Kosambi, Bandung,” ujar Ketut dikutip dari Antaranews dan dilansir Kontan, Minggu (15/3).

Pemantauan tersebut dilakukan setelah muncul laporan harga daging sapi di sejumlah tempat menyentuh Rp160.000 per kg.

Namun, hasil inspeksi di lapangan menunjukkan sebagian besar pedagang masih menjual daging sesuai ketentuan harga pemerintah. “Fakta yang ditemukan ternyata pedagang daging sapi di Pasar Kosambi masih menjual sesuai HAP tingkat konsumen,” sebutnya.

Menurut Ketut, harga yang melampaui HAP umumnya merupakan daging sapi kualitas premium yang telah dibersihkan dari lemak. Sementara yang diatur dalam kebijakan harga pemerintah adalah daging sapi kualitas medium yang masih memiliki sedikit lemak.

“Kondisi harga di sini relatif bagus. Kemudian stoknya relatif bagus. Pada kenyataannya, daging sapi yang dijual oleh pedagang adalah daging sapi yang premium. Namun, masih ada juga daging sapi yang dijual sesuai HAP yaitu Rp130.000 sampai Rp140.000,” jelasnya.

Ia menambahkan, pedagang kerap membersihkan tempelan lemak pada daging untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan potongan lebih bersih, sehingga harga daging yang dijual menjadi lebih tinggi. Kendati demikian, tekanan harga pangan diperkirakan masih akan berlangsung hingga mendekati hari raya, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran. (kontan)

Bapanas Jamin Stok Pangan Aman

Harga sejumlah komoditas pangan masih bertahan tinggi pada pekan kedua Maret 2026. Kondisi ini terjadi meskipun pemerintah menyatakan stok pangan nasional dalam keadaan aman.  

Meski harga sejumlah komoditas masih tinggi, pemerintah memastikan pasokan pangan nasional tetap aman. 
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok.

“Stok pangan saat ini cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying karena pembelian berlebihan justru bisa mengganggu distribusi,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, terus menjaga stabilitas pasokan melalui berbagai program, salah satunya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di berbagai daerah. 

Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memunculkan kekhawatiran baru karena berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mendorong harga pangan semakin mahal.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan harga ayam ras yang masih tinggi dipengaruhi sejumlah faktor, terutama distribusi dan keterbatasan pasokan bibit ayam atau day old chick (DOC) di tingkat peternak. 

“Ada persoalan distribusi dan keterbatasan bibit ayam di peternak, sehingga harga masih tinggi. Pemerintah perlu menurunkan satgas agar harga tetap terkendali,” kata Ngadiran.

Ia juga menilai rantai distribusi pangan masih menyimpan praktik lama yang berpotensi memicu permainan harga di pasar.

Di sisi lain, kenaikan harga cabai rawit merah dipicu faktor cuaca. Curah hujan tinggi membuat sebagian petani menunda panen karena khawatir kualitas cabai menurun jika dipanen saat kondisi terlalu basah.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kenaikan harga energi hampir selalu diikuti kenaikan harga pangan karena biaya produksi dan distribusi ikut meningkat.

“Kalau harga energi naik, biasanya harga pangan ikut terdorong naik karena biaya logistik dan produksi meningkat,” ujar Tauhid.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya distribusi dari sentra produksi ke pasar. Dampaknya akan lebih terasa pada komoditas yang masih bergantung pada impor seperti kedelai, bawang putih, sebagian gula, serta beberapa jenis beras.

Selain faktor energi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berpotensi menambah tekanan harga pangan karena biaya pengadaan barang impor menjadi lebih mahal.

Di tengah ketidakpastian global, Tauhid menilai pemerintah perlu memperkuat strategi pengamanan pasokan pangan, termasuk melakukan diversifikasi sumber impor bagi komoditas yang masih bergantung pada pasar luar negeri.

Tanpa langkah antisipasi tersebut, tekanan harga pangan berisiko mendorong inflasi lebih tinggi dan menekan daya beli masyarakat, terutama pada masa Ramadan hingga menjelang Idulfitri ketika permintaan pangan biasanya meningkat. (kontan)

Daerah Diminta Gelar Pasar Murah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Kepala daerah menggelar pasar murah untuk masyarakat, jika ada bahan pangan maupun bahan pokok yang mengalami kenaikan harga menjelang Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Ia menyatakan, pasar murah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga dan pengendalian inflasi. 

“Untuk meyakinkan bahwa cukup kesediaan dan harganya terjangkau. Kalau ada yang naik, intervensi dengan gerakan pasar murah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026, dikutip dari siaran pers, Senin (9/3). 

Tito pun meminta Kepala daerah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, asosiasi pengusaha, serta pengelola pasar guna memastikan pasokan tetap cukup dan harga terjangkau. 

Kepala daerah juga diminta tetap siaga di wilayahnya masing-masing, alih-alih melakukan perjalanan umrah saat masyarakat tengah libur panjang saat Hari Raya Idul Fitri. Tito mengingatkan, kepala daerah harus ada pada beberapa momentum paling vital menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri. 

Hal ini selaras dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Ia mengatakan, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya serta menjadi pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. 

“Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik,” ujar Tito.

Tito menambahkan, kepala derah juga mesti memperhatikan kegiatan mudik yang  menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar serta dampaknya pada isu keamanan karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. 

“Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT. Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik,” kata Tito. (kontan)