UTANG Pemerintah Nyaris Rp 10.000 Triliun, Simak Penjelasannya Berikut Ini

TRIBUN-BALI.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah yang mendekati Rp 10.000 triliun masih berada dalam batas aman dan terkendali.

Meski demikian, Purbaya menilai kenaikan tersebut masih wajar karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya berada di level 40,75 persen atau jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit,” kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan pada Senin (11/5/2026).

Baca juga: PANSUS TRAP Indikasikan Lahan Bodong, BTID Sebut Tukar Guling Tanah Mangrove Mengacu Permen LHK! 

Baca juga: MASUK Grup Neraka, Herdman Pantau Pemain Top di Liga Domestik, Ini Grup Bareng Timnas Indonesia

Purbaya bahkan membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilai jauh lebih tinggi, termasuk negara-negara di kawasan Asia maupun negara maju.

“Singapura 180 persen, Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga tinggi. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” katanya.

Purbaya menilai pengelolaan utang pemerintah selama ini dilakukan secara hati-hati dan terukur. Karena itu, ia menyayangkan masih banyak pihak yang hanya menyoroti sisi negatif kenaikan nominal utang tanpa melihat indikator rasio dan kapasitas fiskal pemerintah.

“Harusnya Anda puji-puji kita. Cuma enggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” ujarnya.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), mayoritas utang pemerintah masih berasal dari instrumen surat berharga negara (SBN).

Nilai outstanding SBN per akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang pemerintah. Sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Sehingga total utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun, naik Rp 282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Pemerintah sebelumnya menegaskan strategi pembiayaan utang tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, memperluas basis investor, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri berbasis dollar AS. (kompas.com)