Pemkab Buleleng Buka Peluang UMKM Lokal Terlibat Pengadaan Pemerintah

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng, Bali, kini memiliki peluang lebih luas untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. 

Kesempatan itu dibuka melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang mulai disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sosialisasi yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin 25 Mei 2026 tersebut, menjadi langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pengadaan digital yang lebih terbuka dan terintegrasi.

Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya mengatakan, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI tidak hanya bertujuan mempercepat transaksi pengadaan, tetapi juga mendukung keterlibatan pelaku usaha lokal dalam belanja pemerintah.

Baca juga: Di Balik Kilau Turis, UMKM Bali Dibayangi Risiko Kejahatan Siber, Judi Online dan Pencucian Uang

"Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, sistem pembayaran non tunai yang terintegrasi dengan E-Katalog Versi 6 akan membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. 

Di sisi lain, keterlibatan marketplace lokal juga membuka akses yang lebih besar bagi UMKM Buleleng untuk masuk ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

Pemkab Buleleng juga menjalin sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal guna mendukung implementasi sistem tersebut. 

Kolaborasi itu diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengadaan digital yang lebih optimal dan berpihak pada pelaku usaha daerah.

Dengan semakin terbukanya akses UMKM dalam pengadaan pemerintah, belanja daerah diharapkan tidak hanya berjalan lebih efisien dan akuntabel, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal. (mer)

Kumpulan Artikel Buleleng