Ikan “Sanur” Terakhir Ariana di Tengah Ombak Proyek LNG Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Di tengah ambisi pemerintah menuju transisi energi bersih melalui proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG di kawasan Sidakarya dan Sanur, Kota Denpasar, Bali, nelayan tradisional kawasan itu kini tengah menghadapi “ombak” perubahan.

Arus ini tak hanya mengguncang laut tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga menggerus budaya dan cara hidup yang telah diwariskan turun-temurun.
 
Senin sore, 27 Oktober 2025, pukul 16.00 Wita, angin laut Sanur, berembus lembut di sekitaran Pelabuhan Pulau Serangan. Aroma kopi hitam bercampur dengan bau asin laut yang khas menyeruak hidung.

Aroma yang berasal dari sebuah kedai kopi kecil dekat pelabuhan, siap menyambut siapa saja yang singgah, termasuk saya, Jurnalis Tribun Bali yang ingin turut denyut kehidupan pesisir yang bergerak pelan, seraya membiarkan suasana membawa pikiran ikut berlayar.

Penulis bertemu dengan dua nelayan yang sedang duduk di warung kopi. Ialah Wayan Puja (51) dan Putu Ariana (46) dan kami pun berbagi cerita tentang laut selepas hari yang panjang.
 
Ariana baru saja pulang dari laut. Ia singgah untuk beristirahat, meneguk teh hangat, dan menenangkan tubuh yang masih berguncang oleh ombak sisa perjalanan panjang dari perairan Nusa Penida.

Keduanya bersua di warung sederhana itu, hidup mereka sama-sama bergantung pada laut, namun dengan cara yang berbeda.
 
Ariana adalah pemburu ikan konsumsi, dari ruby snapper hingga kerapu, di laut dalam. Sedangkan Puja lebih sering menyusuri air dangkal di sekitar Sanur dan Serangan, mencari ikan hias seperti ikan sapi dan gustun.

Bukan untuk dimakan, melainkan untuk dijual kepada pengepul sebagai penghias akuarium. Profesi ini ia pilih karena ikan konsumsi di pinggiran semakin sulit didapat.
 
Namun sore itu, percakapan mereka bermuara pada keresahan yang sama: laut yang kian sulit ditebak. Jika dulu nelayan sudah memahami betul kapan waktu aman untuk melaut—menghindari bulan purnama maupun bulan gelap karena gelombang secara alami meninggi—kini di luar waktu-waktu itu pun laut sering berubah.
 
“Sekarang, belum bulan purnama saja saya sudah tidak berani turun ke laut. Padahal dulu, di luar bulan purnama atau bulan gelap, kondisi masih bisa diperkirakan,” kata Puja sambil menatap lurus ke arah horizon, seakan mencoba membaca tanda-tanda yang tak lagi ramah.
 
Kemudian, matanya berpindah menerawang ke hamparan pasir yang dulu ramai oleh anak-anak mencari ikan kecil. “Sekarang (sepanjang pantai) banyak ditimbun tanah. Dulu (sebelum ada timbunan) anak-anak bisa dengan suka-suka ambil ikan hias buat dibawa ke sekolah. Sekarang juga sudah tidak bisa,” tambahnya lirih.
 
Puja menekuni pekerjaan ini sejak 1997 atau sekitar 28 tahun lalu. Setiap pagi atau sore hari saat air laut surut, ia menyusuri perairan dangkal untuk mencari ikan hias. Beragam jenis ikan hias berhasil ia dapatkan, di antaranya ikan badut, ikan kepe-kepe, ikan damselfish, ikan gobi, ikan keling, dan beberapa jenis ikan karang kecil lainnya.
 
Lalu, ikan-ikan hias tersebut ia jual dengan harga Rp5.000 per ekor. Jika sedang beruntung dan seluruh hasil tangkapannya habis terjual, Puja bisa membawa pulang Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari, atau setara dengan 20–40 ekor ikan hias. Namun sejak sekitar lima tahun terakhir, hasil tangkapan itu kerap menyusut drastis. Jenis ikan hias yang dulu mudah ditemukan—seperti ikan badut, ikan kepe-kepe, dan ikan damselfish—kini semakin jarang. Dalam kondisi terburuk, Puja hanya mampu mendapatkan empat ekor ikan hias dalam sehari, dengan penghasilan sekitar Rp20.000.
 
“Air di Pantai Serangan ini digetok, jadinya sekarang dangkal,” ujarnya pelan. Istilah “digetok” yang dimaksud Puja merujuk pada proyek reklamasi besar-besaran di Serangan pada era 1990-an. Proyek tersebut mengubah arus laut serta topografi dasar perairan secara permanen. Akibatnya, habitat ikan hias yang sebelumnya hidup di sela-sela terumbu karang kini banyak yang tertimbun, rusak, atau berubah menjadi perairan dangkal dan keruh, sehingga semakin sulit ditemukan.
 
“Ikan hias hidupnya agak ke dalam, bukan di tepian pantai,” ujarnya. “Sekarang saja sudah susah. Kalau nanti ada proyek LNG itu, bisa-bisa makin habis ikan di sini,” keluhnya dengan nada ragu. Selama ini, Puja menangkap ikan hias secara tradisional menggunakan jaring kecil dan serok tangan, tanpa alat bantu mesin. Namun, perubahan kondisi perairan memaksanya ikut beradaptasi. Jika dulu ikan hias bisa ditemukan di perairan dangkal dekat pantai, kini ia harus menyelam lebih ke tengah dengan jarak yang lebih jauh dan waktu yang lebih lama, meski hasil tangkapan kian tak menentu.
 
Pengalaman Puja juga tak jauh berbeda dengan Ariana. Ia memilih duduk di kursi panjang sambil menatap perahunya yang bersandar sekitar 50 meter di kejauhan. Sudah 15 tahun ia menjadi nelayan ikan besar. Dulu, sekali melaut ia bisa membawa pulang hingga 40 kilogram ikan, seperti ikan tongkol, cakalang, kakap, kerapu, dan tenggiri, yang banyak ditemukan di perairan sekitar Serangan.
 
Kini, mendapatkan 15 kilogram ikan saja sudah dianggap berkah. “Itu pun seringnya cuma cukup buat bensin,” katanya. Jika dulu ia kerap membawa pulang ikan-ikan bernilai tinggi seperti kakap, kerapu, dan tenggiri, belakangan hasil tangkapannya lebih banyak didominasi ikan kecil dan campuran, seperti ikan selar, layang, dan tembang, dengan nilai jual yang jauh lebih rendah.
 
Tak hanya Puja, desakan ekonomi juga memaksa Ariana beradaptasi. Belakangan, ia menyambi menjadi pemandu mancing wisata (fishing guide) bagi tamu luar negeri yang menyewa boat charter. Bayarannya memang jauh lebih menggiurkan dibanding menjual ikan hasil melaut ke pasar tradisional, seperti Pasar Ikan Kedonganan atau Pasar Sindhu Sanur, yang selama ini menjadi tujuan nelayan di kawasan pesisir selatan Bali.
 
“Sekali trip delapan jam bisa tembus sebelas juta rupiah. Tapi itu untuk boat besar, dan (boatnya) bukan milik saya,” katanya sambil tersenyum getir. Dari besaran trip itu, ia hanya mendapat upah harian atau tip dari tamu—biasanya berkisar beberapa ratus ribu rupiah, tak sampai seperseratus dari total pendapatan trip—jauh dari angka yang terdengar menggiurkan di atas kertas.
 
Ia tahu laut semakin sulit diprediksi. “Sekarang terumbu karang rusak di beberapa spot Sanur. Kalau karang rusak, ikan juga pergi. Kita harus makin jauh, kadang sampai Nusa Penida,” tuturnya. Kerusakan itu ia saksikan sendiri saat menyelam atau melihat hasil tangkapan yang semakin kecil ukurannya.

Kekhawatiran Ariana memuncak saat mendengar kabar tentang proyek LNG sekitar tiga tahun lalu atau 2022. Kabar itu ia dapat dari diskusi di kelompok nelayan dan obrolan di warung kopi. “Kalau nanti lautnya dilewati kapal besar, pasti berpengaruh. Ekosistem terganggu. Laut ini tempat kami hidup, menyambung hidup dan menghidupi,” sebutnya.

Dinamika Jumlah Nelayan di Denpasar justru menunjukkan tren meningkat dalam kurun waktu 2018–2022, sebelum stagnan pada 2023. Angka dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang kerap dirujuk Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konteks sektoral mencatat pertambahan profensi sebagai nelayan di Denpasar itu 15 persen selama 5 tahun di periode itu.
 
Tren ini menegaskan bahwa perikanan tangkap tradisional masih menjadi sumber penghidupan yang relevan dan diminati, meskipun tekanan ekologis dan ekonomi terus berlangsung. Namun demikian, angka-angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perubahan struktur usaha perikanan di tingkat rumah tangga nelayan. Dan belum termasuk tantangan hidup menghadapi menyusutnya hasil tangkapan, pergeseran jenis ikan, strategi bertahan hidup yang kian beragam hingga bagaimana ekonomi dan ekologis yang perlu dipertahankan.  
 
Pantai dan pelabuhan di Serangan, bukan sekadar garis pasir dan tempat bersandar jukung nelayan, melainkan ruang hidup, ruang budaya, sekaligus ruang spiritual masyarakat pesisir. Namun di balik hamparan biru laut itu, pemerintah tengah merancang proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG Sidakarya. Proyek yang disebut (katanya) sebagai bagian dari strategi Bali Mandiri Energi Bersih untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari luar pulau.
 
Wacana pembangunan terminal LNG ini tercatat dalam kerangka kebijakan energi Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, yang telah dibahas bersama PLN sejak 2019.
 
Hingga 2025 atau enam tahun sejak pembahasan bersama PLN tersebut, proyek ini masih berada pada tahap perizinan dan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL). Bahkan tulisan ini dimuat di awal tahun 2026, penyelesaian administrasinya meleset dari target di 2025, sementara realisasi fisik pembangunannya belum memiliki jadwal pasti dan terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat pesisir Serangan dan Sanur.
 
Berbeda dengan terminal darat biasa, FSRU adalah kapal atau struktur terapung raksasa yang berfungsi menyimpan Gas Alam Cair (LNG) dan mengubahnya kembali menjadi gas (regasifikasi) di tengah laut sebelum dialirkan melalui pipa bawah laut ke pembangkit listrik. Pilihan teknologi terapung ini diambil setelah rencana awal pembangunan terminal di darat (kawasan mangrove Tahura) mendapat penolakan keras dari warga! Ya, sudah pasti karena alasan lingkungan.
 
Pemerintah menjanjikan proyek ini akan menyediakan energi yang diklaim lebih bersih bagi Bali dengan kapasitas sebesar 50 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Untuk memudahkan bayangan, kapasitas tersebut setara dengan daya sekitar 200–250 Megawatt (MW). Angka ini diperkirakan setara kemampuan menyuplai sekitar 15–20 persen kebutuhan listrik harian Bali. Kebutuhan total listrik di Bali, saat ini berada di kisaran 1.200–1.400 MW. Dengan kapasitas tersebut, pasokan gas dari proyek LNG ini dinilai cukup untuk menopang konsumsi listrik ratusan ribu rumah tangga di Bali Selatan. Dan, sekaligus memenuhi kebutuhan energi hotel-hotel besar dan kawasan pariwisata intensif energi.
 
Sistem kelistrikan Bali saat ini memiliki kapasitas pembangkit sekitar 1.388–1.460 megawatt (MW), yang relatif mencukupi permintaan beban puncak sekitar 1.200 MW pada 2025. Kapasitas tersebut berasal dari gabungan pembangkit di dalam pulau-antara lain PLTU Celukan Bawang (380 MW), di Buleleng, PLTG/PLTGU Pesanggaran di Denpasar Selatan, PLTG Pemaron di Buleleng, serta PLTG Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, yang berjarak sekitar 120 kilometer ke arah barat laut dari Sanur. Kemudian, ditambah pembangkit diesel dan pasokan listrik impor sekitar 400 MW dari Jawa melalui kabel bawah laut.
 
Meski secara umum sistem kelistrikan Bali dinilai aman, cadangan daya yang tersedia hanya sekitar 199 MW atau sekitar 14 persen dari kapasitas puncak sekitar 1.400 MW. Angka ini berada di bawah rekomendasi cadangan ideal 30 persen untuk menjamin keamanan pasokan listrik. Mungkin alasan ini yang membuat Bali buru-buru mewacanakan proyek LNG di Sanur. 

Target Gubernur Bali I Wayan Koster itu Bali mandiri energi di tahun 2045 alias 19 tahun lagi. Lalu, bagaimana posisi energinya saat ini?
 
Bali masih sangat bergantung pada energi fosil, dengan dominasi gas dan batu bara dalam bauran energi, sementara kontribusi energi baru terbarukan (EBT) masih kecil dan terus didorong peningkatannya. Pemerintah Bali dan PLN tengah mengembangkan kapasitas pembangkit EBT seperti PLTS (termasuk PLTS di Nusa Penida, Klungkung) dan merencanakan program perluasan energi bersih sebagai bagian dari strategi Bali Mandiri Energi Bersih. Hanya saja, realisasinya masih dalam tahap awal dan kapasitas terbarukan masih belum signifikan terhadap total kebutuhan listrik pulau.
 
Soal lokasi FSRU ini rencananya ditempatkan sekitar 3,5 kilometer di lepas pantai Sidakarya dan Sanur. Secara geografis, titik ini berada di perairan yang menjadi jalur tangkap tradisional nelayan Serangan dan Intaran. Jangan lupa, pantai itu juga berhadapan langsung dengan kawasan suci Pura Sakenan dan area mangrove Tahura Ngurah Rai.
 
Bagi pembuat kebijakan, 3,5 kilometer (mungkin) adalah jarak aman. Namun bagi nelayan seperti Puja dan Ariana, jarak itu adalah "halaman rumah" mereka-tempat mereka mencari ikan, menebar jaring, dan menggantungkan nasib. “Kalau nanti kapal LNG lewat, ikan bisa kabur dan karang rusak. Dan sekalinya rusak, karang butuh bertahun-tahun buat pulih,” kata Ariana dengan nada sedih.
 
Artikel penelitian berjudul “Coral Reef Degradation Due to ‘Ship Grounding' in Indonesia: Case Study of Ship Aground in Bangka-Belitung Waters by Mother Vessel MV Lyric Poet”, oleh Idris, Neviaty P. Zamani, Suharsono, dan Fakhrurrozi, yang dimuat Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan (2020), menyebutkan bahwa kapal-kapal berukuran besar yang melintas di perairan dangkal dapat merusak terumbu karang. Gelombang yang ditimbulkan kapal, putaran baling-baling, hingga lumpur dasar laut yang teraduk bisa membuat air menjadi keruh dan menutup karang. Dalam kondisi seperti ini, karang sulit “bernapas” dan tumbuh, bahkan bisa mati.
 
Kapal LNG yang akan melintas di perairan ini bukan kapal kecil: panjangnya bisa mencapai 280–300 meter, dengan lebar sekitar 45 meter—ukurannya setara tiga lapangan sepak bola yang disusun memanjang. Ketika kapal sebesar itu melintas hanya sekitar 3,5 kilometer dari garis pantai, kekhawatiran nelayan bahwa karang akan rusak dan ikan menjauh menjadi hal yang masuk akal.
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini tengah memproses Amdal proyek ini. Pemerintah menjanjikan mitigasi ketat: kapal pengangkut LNG hanya akan datang setiap 42 hari sekali. Pipa gas akan dipasang dengan metode pengeboran horizontal (HDD) sedalam 15 meter di bawah akar mangrove untuk menghindari kerusakan vegetasi. Tapi ini baru sebatas janji pemerintah…
 
Namun, janji teknis tadi tak sebanding dengan risiko kehilangan laut bagi Puja. “Kalau laut makin rusak, kami mau makan apa? Energi bersih untuk siapa, kalau akhirnya hanya membuat laut kami kotor?” tanyanya retoris.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Bagi masyarakat Bali, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan bagian dari tatanan budaya dan spiritual. Dalam pandangan Hindu Bali, laut—sering disebut segara—dipahami sebagai ruang penting dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, kawasan pesisir tidak hanya dimaknai sebagai wilayah aktivitas manusia, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki nilai simbolik dan kultural yang dijaga secara turun-temurun.
 
Setiap menjelang Hari Raya Nyepi, pantai-pantai di Bali, termasuk Sanur, Padang Galak, hingga Mertasari, menjadi lokasi pelaksanaan upacara Melasti. Dalam ritual ini, umat Hindu Bali mendatangi laut untuk melakukan prosesi penyucian sebagai bagian dari persiapan Tahun Baru Saka. Air laut dipercaya berperan sebagai media pembersihan, baik secara simbolik maupun spiritual. Pada waktu-waktu tersebut, pantai berubah menjadi ruang ibadah terbuka yang melibatkan ribuan warga dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Bali.
 
Karena itu, rencana kehadiran tanker LNG berukuran besar serta infrastruktur pendukung di sekitar kawasan pesisir menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Warga menilai aktivitas industri berpotensi mengganggu fungsi pantai sebagai ruang ritual dan ruang publik budaya. Kekhawatiran ini bukan hanya soal perubahan bentang alam, tetapi juga menyangkut keberlanjutan praktik budaya yang selama ini melekat erat dengan kehidupan masyarakat pesisir.
 
Dalam wacana besar transisi energi hijau, suara nelayan kerap kali terdengar samar—seperti percakapan kecil yang tenggelam di tengah diskursus teknis dan kebijakan. Tidak jarang, perspektif masyarakat pesisir luput dari perhatian dalam proses perencanaan di tingkat birokrasi.
 
Yang terancam bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga keberlanjutan ekonomi nelayan. Dalam kepercayaan Hindu Bali, laut diasosiasikan dengan Dewa Baruna sebagai simbol penjaga samudra. Hasil laut dipandang sebagai anugerah yang patut disyukuri, bukan semata komoditas ekonomi. Ketika laut terganggu dan hasil tangkapan menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan pada pendapatan harian nelayan, tetapi juga pada relasi budaya antara manusia dan laut yang telah terbangun sejak lama.
 
Tak jauh dari pelabuhan, kehidupan keluarga nelayan berjalan dalam kesederhanaan yang rentan. Di rumah semi-permanen milik Puja, jaring-jaring tua tampak tergantung di halaman samping dari pintu masuk pagar rumah, menunggu untuk diperbaiki.
 
Sang istri, yang sehari-hari membantu membersihkan ikan atau membuka warung kecil, turut merasakan dampak penurunan tangkapan. Biaya sekolah anak-anak yang semakin tinggi membuat setiap rupiah dari hasil laut begitu berharga. Jika proyek ini membatasi akses melaut, bukan hanya Puja yang kehilangan pekerjaan, tapi dapur rumah tangga mereka pun terancam berhenti mengepul.
 
Di warung kecil pinggir pelabuhan sore itu, dua nelayan tetap bertahan pada harapan sederhana. “Semoga laut tetap bersih,” ujar Ariana. “Semoga anak-anak nanti masih bisa lihat ikan di sini,” sahut Puja sambil menatap laut yang mulai gelap.
 
Sektor perikanan tangkap murni di wilayah Denpasar Timur dan Selatan mengalami tekanan dari berbagai faktor, meski data resmi menunjukkan jumlah nelayan tradisional tetap relatif stabil. Menurut Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, salah satu pendorong utama adalah ekonomi pariwisata; penghasilan dari sewa perahu, jasa antar-jemput wisatawan, dan kegiatan bahari lainnya sering lebih tinggi dan stabil dibandingkan hasil tangkapan ikan yang fluktuatif.
 
Selain itu, alih fungsi pesisir untuk hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata di Sanur membatasi akses nelayan ke pantai dan mengurangi area pendaratan ikan tradisional. Tekanan lingkungan juga menjadi faktor penting, dengan kerusakan terumbu karang dan habitat ikan akibat aktivitas di Teluk Benoa dan sekitar Serangan/Sidakarya, sementara minat generasi muda nelayan beralih ke pekerjaan formal atau pariwisata yang dianggap lebih bergengsi dan menjanjikan, sehingga profesi nelayan tradisional menghadapi tantangan berkelanjutan. (*)

Liputan dengan tema “Menyoal Infrastruktur Gas dalam Skema Transisi Energi di Indonesia”, ini didukung oleh Trend Asia dan AJI Denpasar

Berita lainnya di Pelabuhan Serangan