Seputar Bali

Kader PSI Dilarang Gunakan Adat Istiadat Bali Sebagai Politik Identitas

Tayang: Sabtu, 24 Januari 2026 21:58 WITA

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Ngurah Adi Kusuma

Kader PSI Dilarang Gunakan Adat Istiadat Bali Sebagai Politik Identitas

Tidak Ada/Tribun Bali/ I Putu Supartika

BERI SAMBUTAN - Ketua Harian DPP PSI, Ahmad H.M Ali saat memberi sambutan dalam pelantikan pengurus DPW dan DPD se-Bali. Kader PSI Dilarang Gunakan Adat Istiadat Bali Sebagai Politik Identitas

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), Ahmad Ali, berpesan kepada pengurus DPW PSI Provinsi Bali tetap menjaga identitas adat istiadat dan budaya Bali yang kuat.

Karena Provinsi Bali dikenal dunia bukan karena kekayaan sumber daya alamnya tetapi karena kekuatan adat dan budayanya.

“Saya minta ke kader PSI untuk selalu belajar tentang akar budaya dari Provinsi Bali ini. Kader-kader PSI jangan pernah merasa lebih tahu tentang budaya Bali,” pesan Ahmad Ali usai menghadiri Pelantikan dan Rakorwil DPW PSI Provinsi Bali, Sabtu 24 Januari 2026 di The Trans Resort Bali.

Ia menambahkan jika ada sesuatu hal yang belum dipahami datangi dan tanyakan kepada para pemangku adat, tokoh-tokoh adat supaya tidak salah dalam menafsirkan adat istiadat sehingga kemudian PSI bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Bali.

Sehingga PSI hadir di Provinsi Bali ini untuk menguatkan adat istiadat yang ada di Provinsi Bali ini.

“Tapi sekali lagi PSI tidak boleh menggunakan adat istiadat itu sebagai politik identitasnya untuk memenangkan kepentingan politiknya,”

“PSI harus ada sebagai partai yang beridentitas multinasional berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai budaya untuk masyarakat Bali sendiri,” tegasnya berpesan kepada seluruh pengurus DPW PSI Bali yang kini dipimpin oleh I Wayan Suyasa.

RESMI - Kaesang Pangarep resmi lantik pengurus DPW maupun DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bali (Tidak Ada/Tribun Bali/ I Putu Supartika)

Pihaknya mewakili DPP PSI pun merasa puas dengan hasil kerja awal kepengurusan DPW PSI Bali yang baru.

“Sejujurnya dari 30 DPW yang sudah kami lakukan rakorwil salah satu DPW yang sudah menyelesaikan verifikasinya secara 100 persen itu adalah Provinsi Bali,”

“Ini diluar ekspektasi kami karena Bali ini kami baru melakukan pergantian kepengurusan, melakukan penyegaran kemudian mereka mampu menyelesaikan penyegaran kepengurusannya dan menyelesaikan struktur sampai ke DPC itu 100 persen,”

“Itu membuat optimisme bagi kami di DPP,” papar Ahmad Ali.

SAMBUTAN - Kaesang Paangarep saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus DPW dan DPD PSI se Bali pada Sabtu, 24 Januari 2026 (Tidak Ada/Tribun Bali/ I Putu Supartika)

Ia pun berharap setelah verifikasi kepengurusan hingga ke tingkat DPC oleh DPW PSI Bali kemudian ditindaklanjuti dengan konsolidasi berikutnya yaitu rapat kerja daerah yang nanti membentuk DPRt (Dewan Pimpinan Ranting).

DPRt PSI Bali diharapkan dapat selesai dalam 6 bulan kedepan atau pada semester pertama Tahun 2026.

“Nanti di 2026 pertengahan paling tidak seluruh pengurus DPRt se-Provinsi Bali itu sudah terbentuk,”