Dewan Minta Pemda Karangasem Cari Sumber PAD Selain Tambang dan Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA – DPRD Kabupaten Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (13/10/2025). Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, dan dihadiri Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Pandu Prapanca Lagosa.

Tiga ranperda yang dibahas meliputi, Ranperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terhadap kebijakan keuangan daerah yang akan dijalankan tahun depan. Anggota dewan menekankan agar dewan minta Pemkab Karangasem memaksimalkan sumber PAD selain dari sektor tambang Galian C dan pariwisata.

Baca juga: Siswa SMAN 4 Denpasar Bawa Pulang 4 Medali di Ajang Olimpiade Sains Nasional Tahun 2025 

Pandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh I Wayan Pura Arnawa menyoroti masih adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal, terutama dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pariwisata.

“Pendapatan dari sektor MBLB jangan sampai menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kepariwisataan perlu dioptimalkan karena masih banyak DTW (Daya Tarik Wisata) yang belum memberikan kontribusi signifikan,” ujar Pura Arnawa.

Baca juga: DPD RI dan DPR RI Perwakilan Bali, Diminta Perjuangkan Dana Bagi Hasil Pariwisata Pulau Dewata 

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah mencari sumber PAD baru di luar sektor tambang dan pariwisata. Salah satu contohnya, potensi pendapatan dari pelabuhan rakyat Padangbai yang selama ini belum memberikan kontribusi.

Selain itu, PDIP menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

Sementara itu, pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan I Nengah Karyawan menyoroti pentingnya diversifikasi sumber PAD agar tidak bergantung pada sektor tambang dan pariwisata semata.

“Kami mengapresiasi kenaikan proyeksi PAD, tetapi perlu strategi nyata untuk memperluas sumber pendapatan daerah agar lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global,” tegasnya.

Fraksi Gerindra juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pelestarian lingkungan, terutama penanganan sampah berbasis sumber dan konservasi air.

Selain itu, fraksi ini menekankan agar belanja daerah lebih berpihak pada pertanian dan UMKM lokal, dengan memberikan subsidi, pelatihan, dan akses pasar digital bagi pelaku usaha kecil di Karangasem.

Pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh I Putu Adi Tanaya meminta agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah peningkatan fasilitas kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta percepatan pembangunan infrastruktur publik.

“Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Karangasem,” ucapnya.

Fraksi Golkar melalui I Komang Mustika Jaya mengingatkan agar proyeksi kenaikan pendapatan sebesar 5,93 persen disusun secara realistis dan terukur, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro serta potensi riil daerah.

Golkar menekankan agar peningkatan target pendapatan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, terutama melalui kenaikan pajak atau retribusi yang berlebihan.

Selain itu, fraksi ini juga menyoroti agar kenaikan belanja operasional diarahkan untuk peningkatan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.

“Belanja pegawai harus dikendalikan agar tidak membebani struktur APBD, dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan operasional,” tegas Mustika Jaya. (mit)