Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, DPRD Soroti Silpa Karangasem Tembus Diatas 8 Persen

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - DPRD Kabupaten Karangasem menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Kantor DPRD Karangasem, Senin (20/4/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, dan dihadiri Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata. Dalam forum tersebut, anggota DPRD Karangasem, Ketut Sulandra, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengelolaan anggaran daerah.

Baca juga: Dipicu Masalah Arisan, Viral Keributan di Terminal Domestik Bandara Ngurah Rai Bali

Sulandra mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam penanganan infrastruktur umum serta penyediaan air bersih, khususnya di wilayah Kubu. 

Menurutnya, respons cepat pemerintah dalam pelayanan publik patut diapresiasi. Selain itu, komitmen mendorong masyarakat terlibat dalam dunia usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dinilai sebagai langkah positif.

Baca juga: Viral, 4 WNA Curi Handuk Hingga Hair Dryer Di Sebuah Resort Payangan Bali, Polisi: Tetap Bijak

Namun di balik itu, DPRD menyoroti fenomena tingginya Silpa yang dinilai tidak sehat bagi pengelolaan anggaran. Dari total pendapatan sekitar Rp1,8 triliun, tercatat defisit sebesar Rp5,5 miliar, namun di sisi lain Silpa justru mencapai Rp146 miliar atau sekitar 8,06 persen.

“Silpa di atas 8 persen ini mengindikasikan adanya keterlambatan penyerapan anggaran serta kurang cermatnya perencanaan. Dana justru mengendap di bank, sementara pembangunan infrastruktur masih banyak yang belum terealisasi,” tegas Sulandra.

Ia mengingatkan agar belanja daerah lebih difokuskan pada pembangunan fisik yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas kesehatan. Jangan sampai anggaran habis terserap untuk kebutuhan birokrasi semata.

Selain itu, DPRD juga menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat yang mencapai lebih dari 70 persen dari total realisasi pendapatan sekitar Rp494 miliar. Kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi kebocoran PAD juga menjadi perhatian, khususnya pada sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dari target Rp104 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp85 miliar. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memperketat sistem pengawasan agar potensi kebocoran dapat ditekan.

Di sektor pendidikan, Sulandra menyoroti kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun. Ia meminta pemerintah segera mencari solusi agar kekosongan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang masih rusak juga perlu segera diperbaiki.

Sementara di bidang kesehatan, DPRD menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Perbaikan sistem layanan BPJS Kesehatan juga diminta agar lebih ramah dan berkualitas. Permasalahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif dari pusat diharapkan segera ditangani agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. (mit)