Komisi II DPRD Klungkung Bali Desak Pengelolaan Pendapatan Pelabuhan Lebih Transparan

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA – Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung memanggil jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) untuk duduk bersama membahas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan.

Rapat koordinasi yang digelar Senin 13 Oktober 2025 di ruang rapat DPRD Klungkung ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Tjokorda Gde Agung, bersama Ketua Komisi II, Nengah Ary Priadnyana.

Salah satu topik utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut, yakni optimalisasi pendapatan dari sektor jasa tambat kapal di lima pelabuhan yang dikelola Dishub Klungkung.

Kelima pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Tribuana, Banjar Bias, Kampung Kusamba, Mentigi, dan Buyuk.

Baca juga: Buntut Rawan Kecelakaan, Dishub Buleleng Mohon Penutupan Akses Panji-Sambangan ke Google

Dalam rapat itu juga mencuat soal pungutan jasa tambat di dua pelabuhan, yakni Tribuana dan Banjar Bias, yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Klungkung. 

Ketua Komisi II DPRD Klungkung, Nengah Ary Priadnyana, menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap sumber pendapatan daerah.

Ia berharap Dishub dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Potensi PAD dari pelabuhan itu besar, tapi harus dikelola secara tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai jadi masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Klungkung, I Gusti Gede Gunarta mengungkapkan, pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas pungutan di dua pelabuhan itu.

“Untuk dua pelabuhan yang sedang berproses hukum, kami sudah hentikan sementara kegiatan pungutannya. Kami menunggu hasil dari penyelidikan kejaksaan,” jelas Gunarta.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Klungkung, Tjokorda Gde Agung, menambahkan, Komisi II akan terus mengawasi kinerja perangkat daerah dalam upaya mencapai target PAD tanpa mengorbankan integritas pengelolaan keuangan daerah.

Selain soal jasa tambat, rapat itu juga menyinggung strategi peningkatan pendapatan lain dari sektor transportasi laut, termasuk pengelolaan parkir pelabuhan dan jasa pelayanan kapal di wilayah Nusa Penida.

Persoalan retribusi parkir di beberapa ruas jalan utama di Kota Semarapura pun turut dibahas, terutama di kawasan Jalan Puputan yang kerap padat dan menimbulkan kemacetan. (mit)

Kumpulan Artikel Bali