KLUNGKUNG Segera Miliki Kantor Imigrasi, Akses Layanan Paspor dan Pengawasan WNA Lebih Dekat

TRIBUN-BALI.COM – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gede Surya Putra memastikan percepatan peningkatan layanan keimigrasian bagi masyarakat, setelah Klungkung ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI. 

Keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di daerah.

Penetapan Klungkung sebagai calon lokasi pembangunan kantor imigrasi, disampaikan dalam rangkaian agenda nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Kota Tangerang, Banten.
Wabup Tjok Surya hadir mewakili pemerintah daerah dalam forum tersebut.

Baca juga: GURU Honorer Dipecat Usai Viral Video Call Asusila ke Siswa, Belum Sebulan Tugas di SMPN 6 Denpasar 

Baca juga: JANGAN Pakai Adat sebagai Politik Identitas! Ini Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali 

Menurut Tjok Surya, kehadiran Kantor Imigrasi di Klungkung akan memangkas jarak layanan yang selama ini harus diakses masyarakat ke luar daerah, khususnya untuk pengurusan paspor, izin tinggal warga negara asing, hingga layanan keimigrasian lainnya.

Ia menilai keberadaan kantor ini penting, mengingat Klungkung merupakan salah satu daerah penyangga pariwisata Bali yang terus mengalami peningkatan mobilitas orang.

“Dengan kantor imigrasi sendiri, pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat Klungkung maupun wilayah sekitarnya,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Pembangunan kantor imigrasi di daerah juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang menekankan penguatan zona integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, menegaskan institusi imigrasi tidak hanya berperan sebagai penjaga pintu masuk negara, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang 2025, sektor imigrasi mencatatkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target, serta kebijakan visa investasi yang mendorong masuknya modal asing. Capaian tersebut menjadi dasar perluasan dan pemerataan layanan keimigrasian hingga ke tingkat daerah.

Pemkab Klungkung menyatakan kesiapan mendukung proses perencanaan dan pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI, agar dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta iklim investasi daerah. (mit)