Ini 3 Fokus Kerjasama Bali, NTB, dan NTT: Energi Terbarukan, Konektivitas dan Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, MATARAM - Gubernur Bali, I Wayan Koster; Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal; dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tiga provinsi di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Selasa (25/11/2025).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Regional Bali Nusa Tenggara (KR-BNN) yang sebelumnya berlangsung di Bali.

Dalam kerja sama ini, sekurang-kurangnya terdapat 10 poin yang menjadi pembahasan.

Namun dari sejumlah poin tersebut, di tahap awal ini ada tiga bidang yang menjadi fokus kerjasama ini, seperti pariwisata, transportasi dan energi baru terbarukan.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan, kerja sama antar tiga provinsi ini bukan kali ini saja terjadi tetapi memiliki sejarah yang panjang sejak dulu. 

"Provinsi ini bukan diharuskan bekerja sama, tetapi ditakdirkan untuk bekerja sama. Karena banyak kesamaan. Dulu Sunda Kecil kami bertiga. Yang berbeda di kami agama mayoritas," kata Iqbal.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengatakan, ada beberapa kesamaan yang ingin dikembangkan antara Bali, NTB dan NTT ini seperti ekonomi hijau dalam rangka menjaga lingkungan.

 "Kami ini pulau kecil, kalau tidak dikendalikan terjadi climate change (perubahan iklim) dan kamilah korbannya," kata Iqbal.

Selain itu, provinsi yang dulunya menjadi bagian dari Sunda Kecil ini akan mengembangkan ekonomi biru (blue ekonomi). Tiga provinsi ini memiliki kesamaan yang sama, hidup dari Bali.

"Kami ini kepulauan hidup dari kekayaan laut, laut harus kami jaga dan ini offering pariwisata dan hasil laut yang kami tawarkan," kata Iqbal.

Iqbal berharap kerjasama ini bisa direalisasikan mulai 2026 dengan mengembangkan tiga sektor utama seperti energi terbarukan, konektivitas dan pariwisata.

Hadir dalam penandatanganan ini Bupati/Walikota se-NTB, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Nafas serta perwakilan badan usaha milik negara (BUMN). (*)