Komisi II DPRD Badung Bali Nilai Realisasi Anggaran 2025 Belum Maksimal

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2025, Senin 13 April 2026. 

Dalam rapat tersebut, dewan menemukan bahwa realisasi penggunaan anggaran belum maksimal, namun pelaksanaan program kerja secara umum dinilai berjalan baik.

Rapat sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Made Sada. Turut hadir I Wayan Regep, Wayan Luwir Wiana dan anggota yang lain.  

Sementara itu, OPD yang diundang, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan.

Baca juga: DPRD Klungkung Respons Pandangan Bupati atas 3 Ranperda Inisiatif

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada mengatakan, dari laporan yang disampaikan serapan anggaran tidak sampai 100 persen. 

Ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta rasionalisasi anggaran di tingkat daerah.

“Adapun kenapa dari target yang dipasang di anggaran sebelumnya, itu semua tidak mencapai 100 persen karena adanya yang pertama adalah rasionalisasi, kemudian juga ada karena pengaruh terkait kebijakan pusat adanya efisiensi,” ujarnya.

Pihaknya menyebutkan, meskipun terdapat efisiensi anggaran, program-program yang bersifat prioritas tetap dapat direalisasikan. Hal ini karena adanya penyesuaian atau rasionalisasi terhadap kebutuhan program.

“Sebetulnya dari anggaran yang sudah disediakan tapi kan karena memang ada kebijakan pusat terhadap efisiensi, apapun semua ada efisiensi. Tapi kan dari pemaparan tadi bahwa hal yang bersifat urgen itu, urgen, sudah semua bisa dilaksanakan karena memang berapa ada rasionalisasi juga,” jelasnya.

Sada juga mencontohkan pada DLHK, efisiensi terjadi karena harga pengadaan yang lebih rendah dari perencanaan awal, sehingga anggaran tidak terserap sepenuhnya. 

Namun demikian, program strategis tetap dapat terlaksana sesuai kebutuhan.

“Seperti di DLHK itu ada juga karena dari permintaan awal tadi bisa ditekan, dari harga pembelian mesin contohnya dari harga yang ditargetkan sekian, saat realisasi bisa lebih rendah. Tapi yang jelas apa yang menjadi bersifat strategis sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian khusus kepada Diskominfo, terutama dalam upaya peningkatan fasilitas pendukung sektor pariwisata. 

Salah satu yang ditekankan adalah penambahan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan guna menunjang keamanan dan kualitas pariwisata di Badung.

“Itu kita sudah tekankan bahwa tahun depan itu memperbanyak CCTV di sudut-sudut yang memang banyak terjadi kerawanan kejahatan itu,” imbuhnya. (*)

Kumpulan Artikel Badung