Komisi IV DPRD Badung Bali Dalami Capaian LKPJ 2025, Soroti Program Prioritas 2026

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana, Gedung Sekretariat DPRD Badung, Senin 13 April 2026 sore. 

Dalam rapat itu, sejumlah agenda prioritas menjadi sorotan para anggota dewan. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, dan dihadiri Wakil Ketua I I Made Suwardana, serta anggota yakni I Nyoman Sudana, I Gede Suharja, dan I Wayan Joni Pargawa. 

Hadir pula sejumlah kepala OPD terkait, di antaranya Kadis Tenaga Kerja AA Ngurah Rai Yuda Darma, Kadis Kesehatan dr Made Padma Puspita, Kadis Sosial I Gde Eka Sudarwitha, serta Kadis P2KBP3A I Nyoman Gunarta.

Baca juga: Bahas Kinerja OPD Dalam Manfaatkan Anggaran 2025 Komisi I DPRD Badung Lakukan Raker

Ketua Komisi IV, Graha Wicaksana, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan forum dengar pendapat dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD Kabupaten Badung. 

Fokus pembahasan meliputi capaian kinerja tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026. 

"Dalam rapat ini kami mendalami capaian di tahun 2025 dan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Secara garis besar, program-program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Ya, program-program yang dicanangkan sudah dieksekusi dengan baik oleh perangkat daerah," ujarnya usai rapat.

Menurutnya, sektor yang menjadi lingkup Komisi IV merupakan sektor strategis dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang tertuang dalam konsep Sapta Kriya Adi Cipta. 

Program-program tersebut meliputi bantuan sosial hari raya, peningkatan usia harapan hidup, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. 

Dia mencontohkan salah satu program prioritas yakni bantuan sosial hari raya. 

"Pada tahun 2026, jumlah penerima bantuan direncanakan meningkat dari 98.000 menjadi 104.000 penerima. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, penambahan kepala keluarga baru, serta masih adanya warga yang sebelumnya belum terdaftar," ungkapnya.

Selain itu, di sektor pendidikan juga mendapat perhatian, termasuk program les bahasa Inggris dan berbagai program pendukung lainnya yang dinilai telah berjalan dengan baik. 

Terkait keluhan dari Dinas P2KBP3A ihwal belum bisa menyediakan rumah singgah serta menyediakan taman kreatif, Graha Wicaksana mengaku akan mendorong itu agar bisa terealisasi tahun 2026 ini. 

"Memang Badung belum bisa pembangunan yang layak terhadap perkembangan anak. Contohnya taman anak-anak/taman kreatif yang belum memadai. Nah ini kami dorong supaya pemerintah memprioritaskan. Ya, mudah-mudahan segera, karena akan menjadi salah satu komponen penilaian Badung menjadi kabupaten yang layak untuk anak itu bisa terpenuhi," pungkasnya. (*)

Kumpulan Artikel Badung