Pemkab Tabanan Seakan Tak Becus Urus Kawasan UNESCO, Masterplannya Ditanyakan Pansus TRAP

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Bali. Selain ditemukan belasan bangunan yang berdiri  di lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) juga ditemukan sejumlah gubuk-gubuk yang menganggu pemandangan.

Melihat kondisi itu, seakan pemkab Tabanan tidak becus mengurus wilayah yang sudah diakui oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). Kondisi gubuk yang digunakan petani untuk tempat gabah itu pun juga seakan menjamur dan kondisinya tidak tertata.

Baca juga: SELAMAT JALAN Bayu, Niat Baik Berubah Jadi Petaka di Pekutatan Jembrana, Alami Luka Berat

Disinyalir masyarakat sengaja membangun tempat gabah, dan lama-lama berubah menjadi warung kopi. Kondisi itu pun dipertanyakan oleh Anggota Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD, Dr Somvir saat melakukan sidak ke wilayah Jatiluwih. Bahkan pihaknya mempertanyakan masterplen dari Pemkab Tabanan terkait penataan DTW Jatiluwih itu.

"Apakah pemkab Tabanan punya Masterplan untuk kawasan ini (Jatiluwih-red). Seperti yang kita lihat banyak sekali balai-balai atau gubuk kecil. Apa itu masuk dalam Masterplan atau bagaimana," tanya Somvir.

Baca juga: PRIA Kepala Penuh Tato Tewas di By Pass Ida Bagus Mantra Denpasar, Benarkah Putu Lakalantas?

"Pondok atau gubuk itu terlihat semakin banyak, Bahkan jika ada wisatawan apakah tidak akan mengganggu pemandangan persawahan, atau memang sudah disetujui oleh Pemkab Tabanan atau Desa," sambungnya.

Menurutnya di Jatiluwih bukan menjadi urusan Desa setempat, namun pemkab Tabanan juga harus hadir, memgingat Jatiluwih merupakan warisan Dunia. Sehingga kata Somvir apapun kegiatan yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari pemerintah diatas.

"Saya ingin, saat Wisatawan ambil foto tidak terganggu dari pemandangan-pemandangan itu. Kondisinya sangat jauh dari 30 tahun yang lalu," ucapnya.

Sementara Sekda Tabanan I Gede Susila mengakui jika gubuk tersebut merupakan permintaan dari pada petani, terutama saat musim panen digunakan untuk berteduh dan menyimpan padi. Selain itu juga ada yang digunakan untuk menaruh sapi para petani.

"Ini digunakan para petani untuk menaruh gabah saat musim panen," ucapnya.

Somvir kembari mempertegas jika beberapa gubuk sudah digunakan untuk berjualan. Sehingga jika dibiarkan lama-lama akan menjadi pasar, sehingga harus dihentikan

"Masak setiap 10 meter ada gubuk. Kami takut nanti setiap 10 are ada gubuk. Bahkan itu sudah ada yang berjualan," sangkal Somvir

Sementara ketua Pansus Made Supartha menambahkan semua itu harus diperhatikan sehingga tidak mengganggu kawasan Jatiluwih. Bahkan jika diijinkan minimal bangunannya diseragamkan dengan atap berwarna hijau atau terbuat dari alang-alang.

"Kalau memang harus ada untuk para petani dalam bertani,  iya diseragamkan agar terlihat asri. Sehingga kalau gubuk yang besar dan ada yang berjualan kopi, bakso semwstinya dilarang," tegasnya.

Namun dari pantauan Tribun Bali memang ada sejumlah gubuk yang digunakan petani untuk beristirahan dan menaruh gabahnya. Hanya saja ada gubuk terlihat digunakan untuk berjualan. Gubuk-gubuk itu pun dibangun secara permanen dengan peton dan atap genteng. Bahkan ada pula beratapkan seng. (*)