Lebih Penting Atur Jumlah Toko Modern atau Jaraknya? Ini Kata DPRD Bangli

Diungkapkan Gelgel, salah satu yang perlu dikritisi adalah menyangkut batasan jarak antarsesama pasar modern.

Lebih Penting Atur Jumlah Toko Modern atau Jaraknya? Ini Kata DPRD Bangli
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Suasana rapat kerja pansus I DPRD Bangli dengan Disperindag Kabupaten Bangli, Senin (11/2). 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan eksekutif, mulai dibahas.

Salah satunya ranperda tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dibahas Pansus I DPRD Bangli, Bali, Senin (11/2).

Ketua Pansus I Nyoman Gelgel Wisnawa ditemui usai rapat kerja (raker) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli menjelaskan, dalam ranperda tersebut sangat banyak yang bisa dikritisi.

Sebab itu, raker yang dilakukan saat ini baru tahap awal yang akan dilanjutkan pada 18 Februari.

Diungkapkan Gelgel, salah satu yang perlu dikritisi adalah menyangkut batasan jarak antarsesama pasar modern yang tidak dicantumkan dalam perda sebelumnya.

Pengaturan jarak ini menurut Gelgel lebih penting, daripada kuantitas pasar modern berjejaring per kecamatan.

“Kalau jarak dari pasar tradisional kan sudah jelas diatur antara 400 hingga 500 meter. Sekarang yang juga mesti diatur adalah jarak antarsesama pasar modern berjejaring. Batasan jarak antarsesama pasar modern ini yang lebih penting. Sebab itu kami minta dilakukan kajian, berapa sih idealnya. Walaupun semisal di tiap kecamatan dulunya ada batasan maksimal 10, andaikan sekarang masih memungkinkan why not? Asalkan jaraknya diatur,” tegas Gelgel.

Menurut politisi PKPI ini, kondisi pasar modern berjenjang di wilayah Bangli cenderung berdekatan.

Sebab itu perlu diatur dengan tegas jarak antara sesama toko modern.

Tidak hanya meminta kajian dari OPD, Gelgel mengatakan, dewan melalui pansus I, juga tengah melakukan kajian berdasarkan masukan dari masyarakat terkait ideal jarak antar pasar modern berjenjang.

“Satu sisi dengan adanya batasan jarak, persaingan antarpasar modern berjenjang tidak saling berdesakan, berimpit-impitan, utamanya di wilayah kota. Di sisi lain, kami juga memberi kesempatan pada investor lokal agar mampu bersaing,” ungkapnya.

Disamping membahas tentang batasan jarak pasar modern berjenjang, Gelgel menyebut pansus I juga sempat menyinggung penerapan peraturan gubernur (pergub) terhadap pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, serta Pergub tentang pemasaran dan pemanfaatan produk lokal di seluruh toko swalayan.

“Intinya adalah batasan jarak. Hal-hal lainnya masih dalam penggodokan. Target kami, tanggal 25 Februari ranperda ini sudah ketok palu,” katanya. (*)

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved