Raperda Atur Bendesa Dipilih dengan Musyawarah Mufakat, Tak Ada Lagi Sistem Voting dalam Pemilihan

Nyoman Parta menjelaskan beberapa alasan mengapa pengaturan pemilihan bendesa adat dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat

Raperda Atur Bendesa Dipilih dengan Musyawarah Mufakat, Tak Ada Lagi Sistem Voting dalam Pemilihan
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Suasana rapat lanjutan pembahasan Raperda Desa Adat di Ruang Baleg, Kantor DPRD Provinsi Bali, Sabtu (9/3/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) desa adat masih melakukan proses pembahasan Raperda, bersama tim perumus dari pihak eksekutif. 

Dalam rapat yang dilaksanakan pada Sabtu (9/3/2019), di Ruang Baleg, Kantor DPRD Bali terungkap bahwa dalam salah satu poin Raperda mengatur tentang tata cara pemilihan Bendesa di suatu desa adat, yaitu wajib dipilih dengan cara musyawarah mufakat.

Ketua Pansus Raperda Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta menjelaskan beberapa alasan mengapa pengaturan pemilihan bendesa adat dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. 

Baca: Truk Kelebihan Muatan Mogok di Jalur Denpasar-Gilimanuk, Kemacetan Panjang Terjadi Selama 10 Jam

Baca: Joni Agung & Double T Bawakan 15 Lagu di Festival Omed-omedan 2019

Pertama, kata dia, karena setelah mencermati bahwa desa adat itu prinsipnya adalah seguluk segilik, semangatnya adalah selunglung sebayantaka dan sumber pengambilan keputusannya adalah awig-awig dan pararem.

Maka bendesa adat seharusnya tidak dilakukan pemilihan dengan sistem demokrasi barat, yaitu dengan melakukan voting, baik berdasarkan KK maupun berdasarkan warga yang sudah mempunyai hak pilih misalnya berusia di atas 17 tahun.

Kedua, pemilihan bendesa melalui mekanisme voting berpotensi menimbulkan konflik di suatu desa adat.

Baca: Pelanggar Sound System Ogoh-ogoh di Denpasar akan Jalani Sidang Tipiring Senin Pekan Depan

Baca: Polres Badung Amankan Kegiatan Kamping Anak SD Se-Bali di Pondok Jaka Sangeh

“Kami menerima 6 pengaduan di Dewan yang isinya adalah persoalan-persoalan konflik pemilihan bendesa,” aku Parta usai memimpin rapat.

Menurut Parta, konflik terjadi disebabkan oleh aturan mengenai tata cara pemilihan  yang belum jelas.

Lanjutnya, jika pemilihan kepala desa selama ini ada aturan yang tegas mengaturnya, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Mendagri, dan peraturan daerah, sedangkan mengenai tata cara pemilihan bendesa adat tidak jelas peraturannya.

Baca: Lestarikan Tradisi, Honda Untuk Bali Konsisten Dukung Sesetan Heritage Omed-omedan Festival 2019

Baca: Tindak Tegas Pelanggar, Rai Mantra: Penggunaan Sound System Sudah di Luar Jalur

“Makanya ketika terjadi konflik tidak menemukan siapa yang harus menyelesaikannya. Itu 6 kasus yang datang ke sini tidak bisa kita selesaikan karena aturan mainnya tidak ada,” imbuhnya.

Ketiga, agar krama di desa adat menjadi rukun dan tidak ada konflik.

“Oleh karena itu kami ingin menawarkan dalam Raperda agar bendesa adat dipilih dengan cara musyawarah mufakat, dan tidak ada voting di desa adat,” ucap politisi asal Desa Guwang, Gianyar ini.

Baca: Intip Sejarahnya, Mengapa Tanggal 9 Maret Ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional

Baca: Peduli Kasih Lion Air Care, Beri Donasi untuk Panti Asuhan Asuhan Tat Twam Asi Renon

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyatakan hal senada bahwa sejatinya hal yang melekat pada desa adat adalah kesepakatan ketokohan.

“Sekarang ada pemilihan bendesa adat dengan memasang baliho, bendera untuk kampanye. Kami melihat memang agak keluar dari nilai dan esensinya,” kata Sugawa Korry. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved