Dongkrak Kolektabilitas Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng LPD

BPJS Kesehatan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ketewel melakukan ujicoba penagihan dan pembayaran iuran

Dongkrak Kolektabilitas Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng LPD
Tribun Bali/Eri Gunarta
Penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dan BKS LPD Bali di Desa Ketewel, Sukawati, Jumat (12/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – BPJS Kesehatan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Ketewel melakukan ujicoba penagihan dan pembayaran iuran, Jumat (12/4/2019).

Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), khususnya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso mengatakan, memasuki tahun keenam penyelenggaraan JKN-KIS, BPJS Kesehatan memperluas jaringan mitra kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kolektabilitas iuran.

Satu di antaranya, dengan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Bali.

Beberapa pertimbangan BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan LPD Bali, kata dia, karena masyarakat Bali menjunjung tinggi budayanya.

Selain itu, LPD dinilai sebagai lembaga keuangan mikro yang dalam melaksanakan kegiatannya memasukan nilai-nilai kebudayaan Bali.

“Oleh karena itu, kami berharap melalui kerjasama ini, kesadaran masyarakat untuk membayar iuran dapat dioptimalkan,” harapnya.

Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali, jumlah LPD di Provinsi Bali saat ini mencapai 1.458 LPD.

Selain melakukan uji coba dengan LPD Ketewel, BPJS Kesehatan juga akan melakukan ujicoba bersama LPD lainnya di setiap desa adat. 

Hal itu dilakukan untuk sebagai upaya persuasif terhadap peserta PBPU atau peserta mandiri di Provinsi Bali yang menunggak iuran enam sampai 11 bulan.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved